Profil Tia Rahmania, Anggota DPR RI yang Dipecat PDIP dan Diganti Bonni Triyana
JAKARTA - Profil Tia Rahmania, anggota DPR RI yang dipecat PDIP dan diganti Bonni Triyana, akan dibahas lengkap dalam artikel ini.
Diketahui, Tia Rahmania pernah viral di media sosial saat menghadiri acara di Lemhannas. Anggota DPR terpilih dari Partai PDIP, Tia memotong ceramah soal isu korupsi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Tia Rahmania lahir pada tanggal 3 Maret 1979. Dia merupakan lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Ibu satu anak ini melanjutkan studi magister di bidang Psikologi Perkembangan dan Psikologi Industri dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 2004.
Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya, Tia Rahmania mulai aktif di berbagai posisi akademis dan organisasi. Sejak tahun 2007 hingga saat ini, Tia Rahmania telah mengumpulkan pengalaman berharga melalui berbagai posisi di Universitas Paramadina.
Tia juga pernah menjadi Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban (2017-Februari 2022), Kepala Program Studi Psikologi (2016-2017), Sekertaris Program Studi Psikologi (2013-2016), dan Dosen Program Studi Psikologi (2009-sekarang).
Pengalaman di bidang organisasinya dimulai sebagai Ketua Banteng Muda Indonesia Provinsi Banten, Ketua Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia Wilayah Banten (2019-2023), Ketua E-Sport Indonesia Wilayah Pandeglang (2020-2023).
Selanjutnya, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Bidang Ekonomi Kreatif (2020-2024), pengurus KONI Provinsi Banten (2022-2025), dan Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (APTIKIS) (2020-2023).
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan, perselisihan hasil suara itu ditangani di internal PDI Perjuangan melalui Panitera Mahkamah Partai. Atas dasar itu, kata Djarot, Mahkamah Partai itu memanggil keduanya untuk dimintai klarifikasi.
"Nah itu ada gugatan, ada laporan tentang perselisihan perolehan suara. Maka, dua-duanya dipanggil, diperiksa. Ya kan, oleh Panitera Mahkamah Partai. Siapapun, ada banyak lah, ada 100 lebih ya, yang masuk ke partai tentang perselisihan hasil suara itu. Itu semua diselesaikan oleh Mahkamah Partai," tutur Djarot saat dihubungi, Kamis (26/9/2024).
Selanjutnya, para pihak melampirkan bukti seperti Form-C1 kepada Panitera Mahkamah Partai. Lantas, sambungnya, Mahkamah Partai memeriksa alat bukti yang ada untuk mendalami adanya dugaan pengalihan suara.
"Nah, itu diperiksa semuanya. Itu ada pengalihan suara. Ya kan? Penambahan suara ya kan, di internal partai dan Ini diputus, dilihat setelah misalkan dia, misalnya, mengalihkan suara si A atau si B, itu terbukti dengan formulir C1 itu, maka itu harus dikeluari, ya kan? Kemudian dijumlah, dilihat, dan itu detail. Semuanya terekam," ucap Djarot.
Setelah itu, kata dia, Panitera Mahkamah Partai menngambil keputusan setelah memeriksa laporan beserta alat bukti yang ada. "Baru Mahkamah Partai mengambil keputusan bahwa gugatan itu diterima atau tidak. Kalau gugatan itu diterima, berarti dia itu kalah dong. Si siapa? Tia ya?" tutup Djarot.
