Pengusaha dan Pekerja Industri Tekstil Perang Lawan Mafia Impor Ilegal

JAKARTA - Pelaku usaha dan pekerja di industri tekstil kompak meneriakkan keluhan kepada pemerintah. Para pengusaha dan pekerja yang tergabung dalam aliansi mengeluhkan lemahnya tindakan pemerintah dalam menangani produk impor ilegal, terutama di sektor tekstil.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman menjelaskan, maraknya PHK massal dan tutupnya bisnis industri TPT, merupakan imbas bebas masuknya produk impor tekstil secara ilegal di pasaran dalam negeri.

Dia menyebutkan barang-barang tekstil, yang salah satunya produk pakaian jadi, begitu bebas berkeliaran baik di pasar luring maupun daring.

"Ini merupakan pernyataan perang kami terhadap mafia impor dan kroni-kroninya yang ada di pemerintahan termasuk beking aparat yang terlibat didalamnya," ujar Nandi melalui keterangannya, Minggu (7/7/2024).

Nandi mengungkapkan sindikasi mafia impor ilegal ini sudah bercokol dan diketahui menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Terlebih, dirinya mengatakan bahwa sebagian besar pemerintah sudah mengetahui permasalahan importir ilegal tersebut.

"Pemerintah sudah sangat paham bahwa penyebab PHK dan penutupan pabrik adalah karena maraknya praktik impor ilegal yang melibatkan pejabat/pegawai kementerian, importir nakal, hingga aparat penegak hukum sebagai sindikat mafia impor yang bersarang di Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan," katanya.

Nandi pun menyampaikan, pihaknya berharap agar pemerintah di bawah naungan Presiden Joko Widodo, agar lebih tegas untuk menindak permasalahan utama yang mengganggu industri tekstil dalam negeri, yakni produk impor tekstil ilegal.

"Kami Menolak praktik impor borongan/kubikasi dan praktik semua bentuk praktik impor ilegal," jelas Nandi.

Dia melanjutkan, aliansi pengusaha dan pekerja TPT baik skala besar, menengah hingga industri kecil menengah (IKM) meminta pemerintah agar tegas menolak intervensi negara-negara asing dalam mempengaruhi kebijakan perlindungan pasar dalam negeri Indonesia.

"Kami juga meminta pemerintah untuk berani menolak segala bentuk intervensi negara asing terhadap kebijakan pasar domestik termasuk intervensi yang dilakukan oleh mafia impor bersama kroni-kroninya serta para retailer barang-barang impor," terang Nandi.