Subsidi LPG Capai Rp830 Triliun, KPPU Dorong Pemerintah Prabowo-Gibran Beralih ke Jargas

JAKARTA Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mendorong Pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto untuk menempuh berani melakukan peralihan subsidi gas LPG ukuran 3 kilogram (kg) menjadi pembangunan jaringan gas (jargas) kota dan secara bertahap. Hal tersebut dapat mengurangi alokasi subsidi untuk wilayah yang akan dibangun jaringan gas.

Ketua KPPU M Fanshurullah Asa menyampaikan, keberadaan jargas kota akan menjadi solusi terbaik untuk menggantikan subsidi. Sebab biaya dikeluarkan pemerintah untuk mendistribusikan gas LPG yang mencapai Rp830 triliun.

Ifan menilai, kebijakan saat ini tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam kebijakan jargas. Sementara subsidi LPG akan terus membebani anggaran Pemerintah ke depan.

Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalam mengambil langkah strategis untuk mengganti subsidi gas LPG menjadi perluasan jaringan gas kota demi menghemat APBN, karena penggunaan subsidi saat ini tidak tepat sasaran," tegas Ifan, Mingu (7/7/2024).

Sebagai informasi, pengembangan jargas termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) mengacu pada Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018. Pengembangan jargas juga masuk dalam RPJMN 2020-2024, dimana telah ditetapkan target penggunaan jargas sampai 2024 yang mencapai 4 juta sambungan rumah (SR). Namun sayangnya realisasi jargas sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 20 dari target APBN.

Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan monopoli kepada PT. Pertamina Gas Negara, Tbk. yang tidak membuka dan berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk melakukan investasi di jargas kota.

"Keterbatasan jaringan pipa gas mengakibatkan konsumen bergantung pada LPG khususnya kemasan 3 Kg," tulisnya.

Data menunjukkan bahwa konsumsi LPG 3 kg terus meningkat tiap tahun, sementara LPG (non subsidi) stagnan dan cenderung turun dan terindikasi beralih ke LPG bersubsidi.

Tercatat, tingkat konsumsi LPG 3Kg meningkat dari 6,8 juta MT di 2019 menjadi 8,07 juta MT di 2023 (tumbuh 3,3 secara rata rata dalam lima tahun terakhir). Sejalan dengan hal tersebut, biaya subsidi LPG 3Kg terus meningkat (rata rata tumbuh 16 selama 5 tahun), dari Rp 54,1 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 117,8 triliun di tahun 2023.

"Tahun ini, terdapat alokasi subsidi LPG sebesar Rp 87,5 trilliun. Sehingga sejak tahun 2019, total subsidi yang diberikan pemerintah untuk gas sudah mencapai Rp 460,8 trilliun," jelasnya.