KY Usut Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MA yang Ubah Syarat Usia Kepala Daerah
JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) sudah menerima laporan dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara uji materi terkait batas usia calon kepala daerah. KY sedang memproses laporan tersebut.
Anggota Komisi Yudisial sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan hakim terlapor merupakan mereka yang memutus perkara uji materi dalam putusan MA Nomor 23/P/HUM/2024.
"KY telah menerima laporan terkait putusan MA Nomor 23/P/HUM/2024 terhadap JR PKPU Nomor 9 tahun 2022 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," kata Mukti dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/7/2024).
BACA JUGA:
Mukti memastikan bahwa Komisi Yudisial telah bekerja untuk menangani kasus ini. Ia menyebut beberapa pihak termasuk ahli akan dimintai keterangan untuk mengusut ada atau tidaknya dugaan pelanggaran etik atau pedoman perilaku hakim yang dilanggar di balik lahirnya putusan itu.
"Untuk kasus ini kami sudah melakukan permintaan keterangan beberapa pihak untuk melihat ada pelanggaran etik di balik pertimbangan putusan tersebut atau tidak," jelasnya.
Meski demikian, Komisi Yudisial tidak memerinci pihak-pihak mana saja yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
BACA JUGA:
Sementara, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Joko Sasmito menjelaskan berdasarkan peraturan KY Nomor 2 tahun 2015, tahapan pemeriksaan dimulai dari pelapor. Tahapan selanjutnya ialah kepada saksi hingga ahli, sementara terlapor atau majelis hakim yang dilaporkan baru bisa diperiksa.
"Artinya setelah pemeriksaan pendahuluan, lanjutan kemudian dibawa ke panel, kalau dugaan pelanggaran etiknya itu kuat baru dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor," kata Joko.
"Jadi misalnya kalau hasil pemeriksaan pendahuluan termasuk pemeriksaan lanjutan dugaan tindak pelanggaran etiknya itu tidak kuat atau tidak bisa ditindaklanjuti biasa tidak dilanjutkan pemeriksaan terhadappara pelapor," tutupnya.
