Menakar Peluang Pimpinan DPD RI Jadi Wapres Pengganti Gibran

Menakar Peluang Pimpinan DPD RI Jadi Wapres Pengganti Gibran

Nasional | sindonews | Sabtu, 21 November 2026 - 20:21
share

Peluang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk menjadi wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka terbuka. Namun, hal itu sangat tergantung political will dari Presiden Prabowo.

"Secara konstitusional, tidak ada masalah, jika jabatan wapres ditempatkan dari Pimpinan DPD RI yang merepresentasi daerah," kata pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Arga Imawan, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Namun, peluang tersebut tidak mudah. Sebab, faktor kepentingan politik dan konfigurasi koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sendiri. Lagi-lagi, itu adalah hak prerogratif, yang memiliki kuasa untuk memilih dua usulan calon ke MPR RI, untuk dipilih melalui sidang di Senayan.

Diketahaui, empat Pimpinan DPD RI saat ini adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga wakilnya yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Mereka dianggap memiliki kompetensi untuk mendampingi Presiden Prabowo selama tiga tahun sisa pemerintahan.

Baca Juga: Soal Cawapres, Said Didu: Prabowo Butuh Penyambung Lidah Rakyat dan Penata Pemerintahan yang BaikArga memang tidak menyebut peluang itu besar. Namun, juga tidak menutup kemungkinan pilihan politik itu bisa terjadi. Dalam politik, semua kemungkinan tidak tertutup.

Harus diakui, kata Arga, saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang disibukkan oleh program prioritas yang jalannya masih tersendat-sendat. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Problem daerah yang makin pelik seperti TKD, mitigasi kebencanaan daerah, konflik sosial, pengelolaan sumber daya alam daerah dan lainnya, sepertinya belum terlalu prioritas.

Arga juga menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap presiden sedang menghadapi tantangan. Dalam kondisi tersebut, Prabowo akan mencari wakil presiden yang confirm bisa membantu mewujudkan program prioritas nasionalnya, yang akan menjadi legacy-nya.

"Pertanyaannya, apakah para pimpinan DPD RI itu memiliki kualifikasi yang bisa membantu menjalankan program dan menuntaskan hal seperti itu? Saya rasa tidak mudah," katanya. Kecuali, katanya, Presiden Prabowo yakin di antara mereka memang mampu dan cukup meyakinkan bisa mensukseskan program prioritasnya.

Sementara itu, Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD Gregorius Sahdan menjelaskan, wacana bursa cawapres yang belakangan bergulir dinilai masih terlalu terpusat pada elite politik di Jakarta. Kondisi ini semestinya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan figur potensial dari daerah sebagai pendamping dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurut akademisi yang akrab disapa Goris itu, karakter kepemimpinan Prabowo yang memiliki sifat yang dominan yakni memiliki tipe kepemimpinan one show man yang bergerak dengan logikanya sendiri dan tidak mudah dipengaruhi. Sehingga, dalam memilih calon wakil presiden pun membutuhkan sosok penyeimbang.

"Kita sangat membutuhkan wakil presiden yang bisa berkomunikasi dengan presiden, tidak dikendalikan oleh presiden sepenuhnya, tetapi berimbang dan bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh presiden," ujar Goris.

Goris mengingatkan, sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat banyak wakil presiden tangguh dari luar Jakarta maupun luar Jawa, seperti Mohammad Hatta, Adam Malik, hingga Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Menurut Goris, mereka memiliki karakter kepemimpinan ideologis yang kuat serta setia pada mandat konstitusi. Semangat melahirkan pemimpin nasional dari kepala daerah berprestasi juga sempat menguat pada 2014 saat Joko Widodo (Jokowi) terpilih, meski perhatian itu memudar seiring menguatnya sentralisasi politik di pusat.

Kini, lanjut Goris, di tengah kebijakan efisiensi dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang menarik pengelolaan keuangan kembali ke Jakarta, kehadiran wapres dari daerah dinilai semakin mendesak. Hal ini bisa membuka mata presiden bahwa daerah masih membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat.

Topik Menarik