Dilaporkan ICW ke MKD, Habiburokhman: Kami Lakukan yang Terbaik Susun RUU Perampasan Aset

Dilaporkan ICW ke MKD, Habiburokhman: Kami Lakukan yang Terbaik Susun RUU Perampasan Aset

Nasional | okezone | Sabtu, 21 November 2026 - 16:54
share

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan tidak mempersoalkan langkah Indonesian Corruption Watch (ICW) yang melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Ia mengklaim telah melakukan yang terbaik selama proses penyusunan RUU Perampasan Aset.

"Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," ujar Habiburokhman, Jumat (20/11/2026).

Adapun ICW melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke MKD DPR RI pada Kamis, 19 November 2026. Laporan dugaan pelanggaran kode etik dilayangkan sebagai buntut pengesahan RUU Perampasan Aset.

Salah satu alasan pelaporan tersebut adalah DPR dinilai tidak memublikasikan naskah RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di situs resmi DPR sejak tahap awal pembahasan hingga pengesahan. Selain itu, ICW menilai pembahasan dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam perumusan aturan.

Pelaporan ini merupakan tindak lanjut atas somasi yang dilayangkan pada 13 November 2026 dengan tenggat waktu respons hingga 16 November 2026 pukul 16.00 WIB. Namun, somasi tersebut dinilai tidak mendapat tanggapan memadai dari DPR.

Merespons hal tersebut, Habiburokhman mengatakan pihaknya telah memublikasikan draf RUU Perampasan Aset sejak Panja menyerahkan DIM RUU tersebut.

"Selain itu seluruh proses RDPU, Raker, Rapat Timus Timsin, Rapat Panja, Rapat Pembahsan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan live tv parlemen dan akun YouTube parlemen, dihadiri mahasiswa magang. Jadi kurang terbuka apa lagi," katanya.

Terkait tidak dilibatkannya ICW dalam pembahasan, Habiburokhman mengatakan pihaknya memprioritaskan kelompok masyarakat yang telah mengajukan diri untuk menjadi narasumber sejak awal pembahasan. Setidaknya, terdapat 90 pihak yang mengajukan diri, tetapi hanya 87 pihak yang dapat diakomodasi.

"Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi. Masalahnya ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber," ujar Habiburokhman.

"Kalau kami mengundang mereka tentu tidka adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis," pungkasnya.

Topik Menarik