Masuk Bursa Cawapres, Yusril Dianggap Berpengalaman sejak Era Soeharto

Masuk Bursa Cawapres, Yusril Dianggap Berpengalaman sejak Era Soeharto

Nasional | okezone | Sabtu, 21 November 2026 - 15:25
share

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra muncul sebagai salah satu figur yang berpotensi mengisi posisi wakil presiden (wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Rekam jejak panjang di pemerintahan, termasuk sejak era Presiden Soeharto, menjadi salah satu modal yang Yusril mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Yusril memiliki pengalaman luas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bukan hanya di bidang administrasi negara, namun juga dalam jajaran kabinet di sejumlah periode kepemimpinan nasional.

"Menurut saya kalau memang dia (Yusril) pengalaman empirisnya di pemerintahan panjang sekali. Apalagi di sektor administrasi negara, dia pernah di Setneg, menjadi kepala Biro, menjadi apa itu waktu Pak Harto, terus dia menjadi Menteri, pernah Menteri Hukum, sekarang Menko. Jadi, dia sangat senior di pemerintahan itu," kata Hamid dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Ia juga menilai Yusril mempunyai karakter yang kuat sebagai seorang negarawan. Selain memiliki kecerdasan intelektual, Yusril dianggap konsisten dalam bersikap, terbuka menyampaikan pendapat, serta mampu menawarkan solusi atas berbagai persoalan.

Yusril merupakan sosok yang ia kenal secara pribadi sehingga memahami karakter dan cara berpikirnya. Mantan Menkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai Yusril bukan sosok yang mudah mengubah pendirian hanya karena kepentingan tertentu. Keterusterangan tersebut justru menjadi salah satu keunggulan Yusril dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Pak Yusril itu orangnya kalau dia sudah mengatakan A, itu susah belok menjadi B. Jadi konsistensinya tinggi. Saya kenal baik pribadi beliau, dan beliau sangat cerdas menemukan persoalan dan sekaligus rumusan masalah. Itu logikanya Pak Yusril itu hebat sekali, bagus. Dia orangnya itu kalau tidak setuju sesuatu, dia bisa sampaikan. Jadi dia tak menduga duga, dan dia tidak pernah punya kisah menikam dari belakang, karena dia orangnya ceplas ceplos, straight forward," imbuhnya.

Menurut Hamid, ketelitian dan keberanian Yusril menyampaikan hal yang benar maupun keliru kepada atasannya juga menjadi nilai tambah. Dengan karakter tersebut, Yusril diyakini dapat memberikan pertimbangan secara objektif kepada presiden dan tidak sekadar menyampaikan hal-hal yang menyenangkan pimpinan.

"Di atas segalanya, Pak Yusril itu orangnya detail. Jadi, kalau dia jadi wapres, pasti atasannya tidak celaka, karena dia memiliki keterusan terangan 'Pak ini boleh, Pak ini tidak boleh' dia tidak akan pernah menjerumuskan presiden," katanya.

Hamid berpandangan pemerintahan saat ini membutuhkan figur yang berani berbicara secara terbuka, termasuk ketika harus menyampaikan kritik kepada pemimpin. Dia juga menilai Yusril mempunyai kapasitas untuk berdiri di depan dalam membela kepentingan pemerintah, dan itu menjadi salah satu kelebihannya.

"Kapasitas kecerdasannya luar biasa. Pak Yusril sangat-sangat cerdas. Tapi kalau anda tanya saya, saya suka sikapnya yang terus terang. Itu dibutuhkan orang seperti dia, dalam negeri yang sedang bermasalah ini. Dibutuhkan orang yang memiliki keterusterangan, baik kepada publik maupun kepada Presiden. Jangan terulang kasus Listyo menikam Presiden dari belakang," ujarnya.

Dengan sederet pengalaman itu, Hamid mengaku tidak memiliki keraguan terhadap kemampuan Yusril apabila dipercaya menjadi Wakil Presiden RI. Pengalamannya bekerja bersama beberapa presiden dinilai memberikan bekal yang cukup untuk memahami dinamika pemerintahan sekaligus karakter kepemimpinan nasional.

Rekam jejak Yusril di lingkungan pemerintahan memang terbilang panjang. Pada era Presiden Soeharto, dia dipercaya menjadi penulis naskah pidato presiden hingga 1998. Setelah itu, Yusril menduduki jabatan Menteri Kehakiman dan HAM pada 1999-2001 di era Presiden BJ Habibie, kemudian melanjutkan jabatan tersebut pada periode 2001-2004 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kariernya berlanjut sebagai Menteri Sekretaris Negara pada 2004-2007 ketika SBY menjabat presiden. Setelah sempat tidak berada di kabinet pada era Presiden Joko Widodo, Yusril kembali masuk pemerintahan dan dilantik sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 2024 di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Bagi Hamid, pengalaman bekerja dalam beberapa pemerintahan tersebut membuat Yusril memiliki perspektif yang luas mengenai pola kepemimpinan dan cara kerja masing-masing presiden. Pengalaman itu dapat menjadi bekal penting apabila nantinya dipercaya mendampingi Prabowo.

"Artinya dia punya pengalaman. Membandingkan antara presiden satu dengan presiden lain. Jadi dia kaya pengalaman, mengikuti gaya masing-masing presiden kan. Mulai dari gaya Pak Harto, waktu Habibi, dia masih ikut. Ibu Mega, ikut. SBY ikut. Waktu Jokowi, jeda. Sekarang dia ikut. Berarti keempat gaya Presiden, dia bisa bandingkan, mencari yang terbagus, pengalamannya luar biasa," katanya.

Hamid juga menyampaikan sejumlah hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian Yusril apabila kelak terpilih sebagai wapres. Salah satu pesan utamanya berkaitan dengan komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum, terutama dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dia menegaskan, pemerintah harus tetap menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA), termasuk ketika putusan tersebut tidak memenangkan pihak pemerintah. Menurut Hamid, konsistensi terhadap hukum merupakan bagian penting dalam menjaga wibawa negara.

"Misalnya, dia terpilih kan dia ahli hukum. Ya toh, kalau saya, semua putusan MA yang berkekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan pemerintah, pemerintah harus jalankan itu. Misalnya, lembaga administrasi negara kalah ya, di putusan MA. Pemerintah harus konsisten, ngalah," ucap Hamid.

Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan putusan hukum terhadap individu yang telah dinyatakan bersalah. Baginya, supremasi hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa membedakan siapa pihak yang berhadapan dengan hukum.

"Kedua, putusan pemerintah mengenai seseorang yang dihukum, ya pemerintah harus hukum orang itu. Jadi (supremasi hukum), dijalankan," katanya.

Topik Menarik