Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk saat Geledah Posko Makar Kombes Iman di Bogor

Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk saat Geledah Posko Makar Kombes Iman di Bogor

Nasional | sindonews | Sabtu, 21 November 2026 - 10:04
share

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyita sejumlah dokumen dan spanduk setelah menggeledah rumah di Bogor yang dijadikan posko kasus dugaan makar penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Rumah tersebut oleh mantan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dijadikan posko makar.

"Ada beberapa dokumen-dokumen, ada beberapa spanduk," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat (20/11/2026).

Baca juga: 6 Rumah Digeledah terkait Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin dalam Kasus Makar

Dokumen dan spanduk tersebut disinyalir berkaitan dengan permulaan perbuatan dugaan makar. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 160 yang mengatur soal niat melakukan serangan. "Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik cyber dan lain-lain," katanya.

Bareskrim Polri menggeledah rumah di Bogor dan Tangerang, terkait kasus dugaan makar penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Rumah itu digeledah terkait Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin. Menurut Susatyo, salah satu rumah di Bogor diduga dijadikan posko oleh Kombes Iman terkait perkara dugaan makar. Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri telah menggeledah rumah di Cipete dan sejumlah lokasi yang diduga dijadikan posko aktivitas makar. Rumah di Cipete diduga milik Irjen Eko Hadi Santoso yang merupakan tersangka dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo. Eko telah dipecat sebagai anggota Polri.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses.

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026. Kemudian, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, serta pengusaha.

Empat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.

Topik Menarik