Jangankan Gus Dur, Kiai Idham Chalid pun Tidak...

Nono SuwarnoCo-Founder Ruang Gerak

TERPILIHNYA KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-34 di Lampung tahun 2021 silam sempat menyulut optimisme besar. Sebagai figur relatif muda dan artikulatif, Gus Yahya digadang-gadang membawa angin segar bagi jam’iyah Nahdlatul Ulama. Janjinya mulia dan menggugah: “membumikan pemikiran Gus Dur” di bawah panji kepengurusan bertajuk “Merawat Jagat, Membangun Peradaban”.

Namun, setelah lima tahun bahtera PBNU dikemudikan, janji indah itu kian terasa seperti fatamorgana. Bukannya membawa kapal besar NU melayari samudra peradaban atau berdiri tegak sebagai benteng civil society, narasi yang diusung justru terantuk pada turbulensi politik yang tidak produktif. Janji membumikan Gus Dur pun perlahan menguap, tergantikan oleh pragmatisme kekuasaan yang riuh.

Alarm Evaluasi dari Bandung

Menjelang Muktamar ke-35 NU di Jombang, nyaringnya alarm evaluasi kepemimpinan makin tak terelakkan. Dalam forum National Leadership Academy (NLA) Lecture Series #1 di Bandung yang membedah jejak keteladanan pemimpin NU dari masa ke masa, para pakar dan akademisi mencatat adanya disorientasi serius dalam tubuh PBNU hari ini.

Pakar politik Prof Burhanuddin Muhtadi merumuskan fenomena ini dengan sangat menohok: “Too much Idham Chalid, no Gus Dur.”

PBNU saat ini dinilai terlalu sarat dengan kalkulasi politik akomodatif pragmatis ala KH Idham Chalid, namun di saat bersamaan kehilangan jiwa intelektual organik, daya kritis, serta keberanian moral yang menjadi legacy utama Gus Dur.Celakanya, penafsiran atas gaya Kiai Idham pun terdistorsi. Sebagaimana dikritisi oleh aktivis NU Syaiful Huda, Gus Dur dahulu amat telaten menjaga marwah kelembagaan NU agar tidak “menempel” langsung secara formal pada kekuasaan—salah satunya dengan merintis Forum Demokrasi (Fordem) sebagai ruang artikulasi kritis.

Sebaliknya, di bawah Gus Yahya, institusi PBNU justru ditarik langsung ke dalam orkestrasi pemerintah. Dampaknya fatal: NU kehilangan taji dan daya tawar spiritualnya dalam menyuarakan jeritan rakyat kecil di ruang publik. Jangankan menyamai kelas Gus Dur, untuk mencapai keluwesan dan kecerdikan politik Kiai Idham Chalid dalam melindungi keselamatan jam'iyah pun rasanya jauh panggang dari api.

Beban Paradigma Konfliktual

Di luar persoalan relasi dengan negara, kepemimpinan PBNU periode ini kerap diwarnai oleh paradigma konfrontatif. Ketegangan internal antar-elit serta upaya merenggangkan hubungan historis PBNU dengan PKB menjadi panggung yang menguras energi.

Dalam teori manajemen organisasi berbasis keagamaan (Faith-Based Organization Leadership), gaya kepemimpinan yang mengandalkan benturan internal adalah langkah yang amat kontraproduktif. Tidak seperti korporasi atau partai politik yang kerap memanfaatkan konfrontasi untuk konsolidasi kekuatan, organisasi keagamaan seperti NU hidup dari muru’ah (kehormatan moral), kohesi sosial, dan rasa saling percaya (social trust).

Jika pola konfrontatif ini terus dipelihara, alih-alih melahirkan soliditas, ia hanya akan menjadi beban sejarah. Generasi muda (Gen Z dan Alpha) serta warga Nahdliyin di akar rumput kian terasing dari struktur jam’iyah. Ketika para elit sibuk bersitegang berebut pengaruh, urusan-urusan mendasar seperti pembinaan pesantren, literasi dakwah kekinian, serta penataan ekonomi warga justru terbengkalai di tepi jalan.

Etika Legowo dan Budaya Malu

Sejarah NU sejatinya kaya akan pelajaran tentang bagaimana para ulama pendahulu menundukkan ego pribadi di bawah kepentingan jam’iyah. Ketika menghadapi dinamika internal menjelang Muktamar Situbondo 1984, KH Idham Chalid dengan jiwa besar memilih legowo mundur demi memberi ruang regenerasi dan keutuhan NU.

Begitu pula kisah legendaris para kiai sepuh seperti KH As’ad Syamsul Arifin dan KH Mahrus Aly yang saling menolak jabatan Rais Aam sepeninggal KH. Bisri Syansuri. Penolakan itu menjadi ibrah berharga tentang tingginya kepasrahan dan self-correction demi menjaga kemaslahatan organisasi.Dalam konsep Spiritual Leadership (Fry, 2003), kepemimpinan yang matang menuntut adanya "budaya malu" (shame culture dalam koridor etis)—rasa malu ketika kehadiran, keputusan, atau sikap politiknya justru memicu kegaduhan berkepanjangan dan menurunkan marwah kelembagaan.

Mundur atau menyerahkan estafet kepemimpinan secara legowo bukanlah bentuk kekalahan. Ia adalah puncak tertinggi dari tanggung jawab moral seorang pemimpin keagamaan. Ketika sebuah kepemimpinan dinilai gagal mengayomi, gagal memberdayakan basis keumatan, dan justru menjadi faktor pembelah, maka tindakan paling terhormat adalah melepaskan kepemimpinan itu kepada figur yang mampu merangkul kembali seluruh elemen Nahdliyin.

Memulihkan Khittah Pelayan Umat

NU adalah aset terbesar bangsa yang terlalu mahal jika sekadar dijadikan taruhan eksperimen kekuasaan jangka pendek. Menghadapi Muktamar mendatang, PBNU membutuhkan sosok nakhoda yang mampu memadukan otoritas keulamaan, profesionalisme tata kelola organisasi modern, serta kerendahan hati untuk merangkul semua anak cabang Nahdliyin.

Sudah saatnya Gus Yahya melakukan perenungan mendalam atas perjalanan kepemimpinannya. Demi menyelamatkan jam’iyah dari fragmentasi yang makin dalam, dan demi mengembalikan NU pada khittah-nya sebagai pelayan umat (khadimul ummah), menyerahkan estafet kepemimpinan secara damai dan legowo adalah jalan keteladanan terbaik.

Sebab kepemimpinan di tubuh NU tidak boleh tersandera oleh kehendak personal, apalagi sekadar ngotot ingin bertahan dengan dalih "masih ada utang yang belum dilunasi."