Makan Bergizi Gratis Serentak Dilaksanakan Mulai Besok

Program Makan Bergizi Gratis yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye Pilpres 2024 akan mulai dilaksanakan, Senin (6/1/2025) besok. Prabowo ingin program makan bergizi gratis menggunakan bahan baku dari dalam negeri dan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (BUMDes).

Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis per 6 Januari 2025 sebelumnya disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Kamis (2/1/2025). Waktu itu, program prioritas Prabowo itu masih dalam proses persiapan.

"Dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," kata Dadan.

Dadan menjelaskan bahwa makan bergizi gratis akan diselenggarakan di setiap provinsi seluruh Indonesia. Dirinya berharap tidak ada kendala pada makan bergizi gratis nantinya.

"Iya betul. Semoga tidak ada aral melintang," katanya.

Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita atau delapan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Uji coba telah dilakukan pada November dan Desember 2024. Program makan bergizi gratis disebut sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas. Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Komisi IX DPR Sarankan Penerima Program Dikurangi

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyarankan agar sasaran penerima makan bergizi gratis dikurangi. Hal itu didasari lantaran anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per porsi dinilai terlalu kecil.

Politikus PKB mengatakan, Komisi IX DPR telah menyiapkan opsi bila Pemerintah tak bisa mematok besaran anggaran Rp15 ribu untuk program makan bergizi gratis. Salah satunya, mengurangi jumlah penerima program tersebut.

"Kalau memang Pemerintah merasa agak berat per porsi misalnya Rp15 ribu, maka sebenarnya kita punya opsi lain yaitu, mengurangi jumlah sasaran," kata Zainul saat dihubungi, Minggu (5/1/2025).

Zainul berkata, siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bisa dicoret dari kelompok penerima program makan bergizi gratis. Apalagi, ia menilai, untuk memperbaiki pertumbuhan anak di tingkat SLTA sudag terlambat.

"Kan sekarang sasarannya itu peserta didik dari Paud sampai SLTA. Kami di Komisi IX ada diskusi, teman-teman sebetulnya melihat, kalau usia SLTA, kalau kepentingannya untuk mengejar pertumbuhan itu relatif sudah terlambat," kata Zainul.

Atas dasar itu, ia menilai akan lebih ideal bila kelompon penerima program makan bergizi diberikan pada anak pendidikan usia dini (Paud) hingga siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Jadi apakah tidak lebih baik, kuta fokuskan saja di usia dari Paud sampai SMP. Dengan begitu, kita bisa menjaga kualitas standar gizi per porsinya agar tetap bisa Rp15 ribu," terang Zainul.

Lebih lanjut, Zainul menilai, anggaran Rp10 ribu dalam program itu masih belum mencukupi untuk memenuhi kadar gizi. Bila dimasukan komponen susu, Zainul menilai, anggaran tersebut tak cukup.

"Nah kalau sekarang diputuskan Rp10 ribu per porsi, kami punya catatan bahwa hitung-hitungan kami kalau Rp10 ribu per porsi itu sepertinya susu belum masuk deh. Kalau susu dimasukan, nggak cukup itu anggaran Rp10 ribu," katanya.

"Apalagi untuk daerah-daerah tertentu ya, di daerah luar Jawa mungkin akan lebih mahal biaya pokok untuk karbohidrat dan juga untuk sayuran," imbuhnya.

Kendati demikian, ia menilai anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 perlu ditinjau ulang. Pasalnya, hal itu menyangkut standar gizi minimum yang harus dipenuhi dalam satu porsi makanan.

"Jadi menurut saya, anggaran Rp10.000 itu mesti didiskusikan ulang, karena ini menyangkut standar gizi minimum yang harus ada di dalam satu porsinya, kan itu ada standar itu, soal karbohidrat, protein, kalsiumnya dan serat yang dari buah dan lain-lain," ujar Zainul.