BNPB: 16 Daerah Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 16 daerah telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem.

 “Ada 16 daerah sudah terjadi bencana dan menetapkan statusnya tapi karena kesiapan pemdanya maka itu bisa ditangani. Agar tidak terjadi lebih luas di tahun 2025, maka kita menyatukan gerak langkah, kesiapan dan seandainya memang ada cuaca ekstrem kita lakukan intervensi sehingga bencananya selesai saja di 16 kabupaten/kota dan daerah lain tidak terjadi,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangannya, dikutip Jumat (3/1/2025).

Suharyanto dalam kesempatan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Basah di Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar itu, menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana sebagai prioritas utama dalam setiap fase penanggulangan bencana, seperti siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Misalnya, dalam fase tanggap darurat berarti kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini yakinkan betul terpenuhi secara maksimal itu intinya, salah satunya di fase tanggap darurat. Kalau membuat posko dan lainnya tambahan, yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi seperti makan, minum, air bersih,dan pakaian,” ujar Suharyanto.

Pada arahannya, Suharyanto mengatakan, agar pimpinan daerah untuk memperhatikan setiap tahapan atau langkah-langkah dalam fase penanggulangan bencana mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi rehabilitasi dan rekonstruksi supaya berjalan optimal.

Suharyanto melanjutkan, apabila dalam setiap fase tersebut pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB, itu dapat dilakukan dan dimaksimalkan agar penanganan darurat dapat berjalan optimal serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat berjalan baik.

Pihaknya mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah dalam menangani bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan ini. “Untuk itu, guna meminimalisir dampak dari bencana tersebut, diharapkan dari rakor ini setiap daerah dapat menyatukan kesiapan dan visi dalam mencegah bencana khususnya di awal tahun 2025,” pungkasnya.