MenHAM Natalius Pigai: 50 Asta Cita Prabowo Banyak Menyangkut Soal HAM
JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM), Natalius Pigai menekankan bahwa dalam Asta Cita pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebanyak 50 persen menyangkut perhatian khusus HAM.
Hal itu disampaikan dalam acara Hari Hak Asasi Manusia ke-76 dengan tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045' di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur pada Selasa (10/12/2024) malam.
"Implementasi dan tanggungjawab pemerintah ditegaskan dikonkretkan oleh Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2045 dalam misi pembangunan sampai dengan tahun 2045 salah satu sasarannya mewujudkan pembangunan yang diarahkan terwujudnya supremasi yang berkeadilan, berkepastian, bermartabat dan berlandaskan hak asasi manusia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 maka pemerintah telah menyusun strategi pembangunan nasional berlandaskan pada HAM atau Based of Human Right," ujar Natalius Pigai dibawah rintik hujan.
"Dalam menjalankan strategi tersebut Presiden dan Wakil Presiden RI menempatkan hak asasi manusia poin nomor satu dalam Asta Cita dari delapan poin nomor satu adalah hak asasi manusia. Tidak hanya nomor satu utamanya, tapi nomor empat juga HAM disabilitas, nomor enam dan delapan juga HAM. Dari delapan poin kami khususnya menyangkut HAM ada empat poin atau 50 dari Asta Cita adalah menyangkut tentang Hak Asasi Manusia," tambahnya.
Pigai menegaskan bahwa HAM penting bagi suatu bangsa sebagai titik temu peradaban.
"Itu artinya apa? Artinya Hak Asasi Manusia dianggap sangat penting bagi bangsa ini karena HAM adalah titik temu peradaban, antara nilai-nilai fundamental bangsa yang berpijak pada Pancasila dan juga nilai-nilai yang dianut di dunia internasional," ungkapnya.
Sebagai informasi, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra; Wamenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Otto Hasibuan; sejumlah menteri kabinet merah-putih putih; dan sejumlah Gubernur, Bupati/Walikota.
