Darurat Kejahatan Anak di Indonesia, DPR: Sekolah Perlu Ambil Langkah Kongkrit

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, pentingnya memperbanyak program anti-bullying di sekolah dan memperkuat pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Hal itu sekaligus merespon sejumlah kasus perundungan (bullying) yang semakin marak di berbagai tingkat pendidikan

“Edukasi rutin tentang dampak berbahaya bullying pada masa depan anak harus menjadi prioritas. Sekolah perlu mengambil langkah konkret,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kawiyan, menyebut situasi ini sebagai darurat kejahatan terhadap anak. Ia menyoroti bahwa bullying, baik verbal maupun fisik, merupakan ancaman serius bagi perlindungan anak.

“Kita prihatin karena anak-anak belum terlindungi sepenuhnya. Banyak faktor yang memengaruhi, salah satunya adalah tayangan di media sosial yang sering kali menjadi contoh buruk,” kata Kawiyan.

Ia menambahkan bahwa pencegahan harus dimulai dari keluarga dengan pengasuhan penuh kasih sayang. “Orang tua perlu memberikan teladan yang baik agar anak memiliki rasa cinta dan empati terhadap sesama,” jelasnya.

Kawiyan juga mendorong penegakan hukum bagi pelaku bullying, termasuk orang tua yang terlibat kekerasan terhadap anak. Untuk pelaku di bawah umur, ia merekomendasikan pendampingan dan bimbingan.

“Anak-anak yang melakukan kekerasan membutuhkan pendampingan untuk mengubah perilaku mereka,” katanya.

Menurut laporan KPAI 2024, kasus bullying di Indonesia tercatat meningkat 12 dibandingkan tahun sebelumnya, terutama di tingkat sekolah menengah.

Namun, sejumlah inisiatif seperti pembentukan Satgas Anti-Bullying di beberapa sekolah telah mulai menunjukkan hasil positif, dengan penurunan insiden sebesar 8 di institusi yang telah menerapkan kebijakan ini.