DPR Bakal Bahas Tunjangan Rumah Pekan Depan

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera membahas terkait rencana tunjangan sewa hunian bagi anggota dewan periode 2024-2029. Pembahasan ini menyusul adanya keputusan peniadaan rumah dinas sebagai fasilitas jabatan, dan diganti dengan tunjangan sewa hunian.

"Mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan (dibahas)," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Dasco mengungkap bahwa pembahasan mengenai hal tersebut tidak bisa dibahas saat ini. Mengingat, parlemen baru saja selesai mengurusi pelantikan pimpinan DPR dan MPR.

"Dan baru minggu depan kemungkinan kita akan membicarakan hal-hal yang lain yang harusnya dibahas," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan rumah dinas sebagai fasilitas jabatan. Sebagai gantinya, mereka akan menerima tunjangan sewa hunian yang disesuaikan dengan harga sewa rumah di sekitar kawasan Senayan, Kebayoran, hingga Semanggi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengungkapkan masih membahas besaran tunjangan rumah dinas ini. Menurut Indra, survei harga sewa hunian di sekitar Kompleks Parlemen sedang dilakukan guna menentukan tunjangan yang tepat.

"Saat ini, kami masih melakukan survei terhadap harga-harga sewa rumah di sekitar Senayan hingga Kebayoran. Harga sewa hunian dengan tiga kamar di daerah tersebut sangat bervariasi dan fluktuatif," kata Indra, Kamis (3/10/2024).