Kebut Regulasi Bidang Dukcapil, Sesditjen Tekankan Pentingnya Kebijakan Responsif dan Berkeadilan

JAKARTA - Sekretaris Ditjen Dukcapil , Hani Syopiar Rustam menegaskan pentingnya akselerasi dalam penyusunan regulasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pendekatan evidence-based-policy . Hal itu disampaikannyasaat memimpin rapat strategis penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil di di Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Adapun agenda utama dari rapat dua hari hingga Jumat adalah percepatan penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Dukcapil yang akan memperkuat sistem administrasi kependudukan di Indonesia.

Fokus utamanya adalah revisi terhadap Permendagri No 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP-El serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, serta Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Turut dibahas pula Rancangan Permendagri tentang Pelaporan Pencatatan Kematian.

"Penyusunan kebijakan berbasis bukti ini menjadi kunci untuk mewujudkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kita di Ditjen Dukcapil harus terus meningkatkan Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) agar mampu menghadirkan peraturan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil," ucap Hani.

Lebih lanjut, Hani juga menekankan lima program utama yang sedang dikerjakan Ditjen Dukcapil dalam penyusunan regulasi di tahun ini. Yaitu, Perubahan Kelima Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional; Revisi Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; Revisi Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Selanjutnya Revisi Permendagri No. 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi; dan Rancangan Permendagri tentang Percepatan Pelaporan Pencatatan Kematian. Ada jugaRevisi Permendagri No. 76 Tahun 2020 yang berada di luar Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri (Prosundagri).

"Peraturan-peraturan ini harus disusun dengan memperhatikan berbagai aspek dan indikator hukum yang berlaku. Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan (PUU) juga diharapkan untuk terus mengkonsolidasikan seluruh program penyusunan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan antar peraturan," tambahnya.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari lintas kementerian dan lembaga terkait. Hadir di antaranya Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Biro Hukum Kemendagri, perwakilan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Direktorat Kesehatan Keluarga Kemenkes, Tim Pakar Administrasi Kependudukan, serta pejabat setingkat Eselon 3 dan 4 di lingkungan Ditjen Dukcapil.

Hani juga menyampaikan dua adagium hukum klasik yang penting untuk dipegang dalam penyusunan kebijakan. "Lex nemini operatur iniquum, nemini facit injuriam, yang artinya hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapa pun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapa pun. Selain itu, hukum juga tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan, adagium ini dikenal dengan ungkapan Lex neminem cigit ad impossibilia," jelasnya.

Rapat ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi Ditjen Dukcapil dalam mempercepat penyusunan kebijakan yang adaptif dan inovatif di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Ke depan, Ditjen Dukcapil berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem administrasi kependudukan yang lebih efektif, transparan, dan inklusif, demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, tambah Hani dalam paparannya.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Ditjen Dukcapil terus mengupayakan perbaikan regulasi untuk meningkatkan layanan kependudukan yang berkeadilan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat," ucap Hani.