Indonesia Diharapkan Jadi Pelopor Pembangunan Berkelanjutan
JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi berharap Indonesia bisa terus menjadi pelopor pembangunan berkelanjutan. Apalagi, semangat Konferensi Asia-Afrika Bandung pada 1955 menjadi harapan dunia pesertaHigh Level Forum on Multi Stakeholder Partnership (HLF-MSP) untuk terus perkuat.
Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi Pihak atau HLF-MSP)di Bali. "Semoga ini menjadi manfaat bagi Indonesia dan belahan Dunia khususnya peserta HLF MSP," kata Yudian dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/9/2024).
Pada kegiatan yang digelar pada Minggu-Selasa, 1-3 September itu, Yudian didampingi Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengungkapkan, bahwa untuk mencapai tujuan agenda pembangunan 2023 diperlukan langkah transformatif dan kerja sama internaional.
"Bahwa langkah-langkah transformatif dan kerja sama internasional yang lebih kuat di antara negara-negara Selatan diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030," katanya.
Kerja sama diperlukan mengingat tantangan yang dihadapi cukup berat dalam berbagai sektor. Di antaranya, defisit infrastruktur, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, gangguan rantai pasokan global, hingga banyaknya kebijakan proteksional yang mengikis kepercayaan global terhadap lembaga internasional.
Penelitian yang dilakukan Organisasi Perdagangan Dunia, kata Suharso memperlihatkan skenario dua blok perdagangan. Hal ini, menurutnya, berpotensi mengakibatkan penurunan 5 persen dalam produk domestik bruto (PDB) global dan fragmentasi perdagangan internasional.
Sementara itu, penyelenggaraan HLF MSP yang digelar pemerintah mendapat apresiasi dari Perdana Menteri Timor-Leste Xanana Gusmao. Apalagi, di forum tersebut menyoroti berbagai isu yang ada di negara berkembang belahan bumi selatan, yang serupa dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955.
"Apresiasinya terhadap pemerintah Indonesia atas penyelenggaraan HLF MSP, menyoroti fokusnya pada isu-isu penting bagi negara-negara berkembang dan Global South, serupa dengan apa yang ditunjukkan Indonesia pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, katanya.
Berbagai prinsip-prinsip penting kerja sama Selatan-Selatan dikenalkan saat Konferensi Bandung. Di antaranya, penghormatan terhadap kedaulatan, penerapan hukum internasional secara universal. Kemudian, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri, serta penyelesaian sengketa secara damai.
Prinsip-prinsip ini harus terus memandu kita dalam mengembangkan model-model baru kerja sama multilateral dan kemitraan multi-pemangku kepentingan. Sesi pleno tingkat tinggi saat ini melanjutkan tradisi Indonesia dalam membangun solidaritas di antara negara-negara Selatan dan mendukung kemitraan multi-pihak.
