Jokowi Habiskan Masa Jabatan di IKN, Hasan Nasbi: Ingin Bekerja di Istana Garuda sebelum Estafet Pemerintahan

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) bakal berkantor di Ibu Kota Nusantara ( IKN ) selama 40 hari. Jokowi akan menghabiskan masa jabatannya sejak 10 September hingga 19 Oktober sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI periode 2024-2029.

Menurut Hasan Nasbi, hal yang wajar Presiden Jokowi ingin berkantor di IKN menjelang akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

"Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimana pun ini legacy-nya beliau," kata Hasan Nasbi dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

Hasan mengungkapkan Presiden Jokowi bakal melakukan kunjungan kerja ke daerah lainnya dengan berangkat dari IKN. Kegiatan di Jakarta, katanya, bisa nantinya diwakilkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Presiden tetap bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota Nusantara. Namun mendelegasikan beberapa agenda ke wakil presiden juga dimungkinkan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan Presiden Jokowi dijadwalkan berkantor di IKN dari 10 September hingga 19 Oktober 2024. "Rencana beliau berkantor itu sampai tanggal 19 (Oktober), kemungkinan dari tanggal 10 (September) -19 (Oktober) dan ada beberapa di sela-sela itu kegiatan rapat dan lain-lain, termasuk mungkin kunker dari IKN ke kota lainnya," kata Heru kepada wartawan, Jumat (6/9/2024).

"Ya kalau sampai tanggal 19 Oktober berarti 40 harian," sambungnya.

Heru menjelaskan, Presiden Jokowi berkantor di IKN hingga puluhan hari, tidak hanya bekerja tapi juga mengundang beberapa pihak untuk dapat. "Ya beliau kerja di sana sambil mengundang yang terkait untuk rapat," kata Heru.

Menurut Heru, ASN Sekretariat Presiden telah berkantor di IKN. "Kalau setpres udah mulai di sana tapi kalau kementerian lain saya ngga tau, intinya setneg yang bertugas sudah di sana sejak kemarin," katanya.