RUU Batal, Gerindra Tak Masalah Jika KIM Beda Pilihan di Pilkada
JAKARTA - Partai Gerindra tak mempermasalahkan jika Koalisi Indonesia Maju (KIM) berbeda pilihan di Pemillihan Kepala Daerah 2024. Sikap ini menyusul batalnya Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada di DPR.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan, setelah adanya keputusan bakal menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Pilkada 2024, maka pihaknya memberikan keleluasaan parpol untuk mengambil posisi politik masing-masing. Oleh karenanya, Gerindra menghormati sikap partai politik di KIM yang memiliki perbedaan sikap.
"Di dalam KIM kita memberi keleluasaan untuk setiap partai politik mengambil posisi politiknya di daerah karena kami menghormati ada basis-basis parpol di KIM yang tentu saja antar-partai yang satu dengan partai yang lain berbeda. Karena itu jika ada pandangan yang berbeda kami hormati, tapi bila mungkin disamakan kami akan menyamakan," kata Muzani kepada wartawan di Kantor DPP Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (23/8/2024).
Menurut Muzani, sikap tersebut merupakan wujud menghargai proses demokrasi yang ada di Indonesia. "Baik dalam pilihan gubernur, bupati ataupun pilihan wali kota itu yang kemudian kita harapkan demokrasi kita sudah pilih sebagai sebuah cara untuk mempersiapkan kepemimpinan bisa lebih diterima," ujar Muzani.
Muzani menyebutkan bahwa situasi KIM terkini ada penggabungan, ada perbedaan itu yang dihormati terkait sikap di Pilkada di masing-masing wilayah. Ia menekankan bahwa komunikasi dengan parpol KIM terus terajut dalam berbagai forum.
"Ada penggabungan ada perbedaan dan kita hormati. Komunikasi dan terus bersilaturahmi dalam berbagai forum," ucap Muzani.
