Blak-blakan! Cerita Mahfud MD Ditawari Jadi Menteri Koordinator Hukum oleh Prabowo

JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku pernah ditawari menjadi menteri koordinator bidang hukum oleh Prabowo Subianto jika mantan Danjen Kopassus itu jadi presiden. Tawaran itu disampaikan Prabowo saat meminta Mahfud menjadi ketua tim kampanye nasionalnya pada Pilpres 2014. Saat itu Prabowo maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Mahfud akhirnya bersedia menjadi ketua tim kampanye nasional Prabowo-Hatta, melawan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Alasannya karena Prabowo memiliki personal yang komitmen terhadap pembenahan sistem hukum di Indonesia.

"Sebelum itu saya ketemu pak Prabowo berbicara berdua di Halim (Perdanakusuma) sebelum diumumkan (sebagai ketua timses). Bapak saya setuju mendukung bapak bukan karena apa-apa tapi pilihan strategi indonesia saja. Pak Jokowi itu populisme, gerakannya ke bawah, oke. Tapi saya lebih suka struktualisme seperti bapak," ungkap Mahfud melalui video yang diunggah di Youtube Mahfud MD dikutip Kamis (8/8/2024).

Mahfud menganggap, Indonesia sudah memiliki organisasi dan lembaga hukum yang tersedia. Hanya saja, perlu ditertibkan kembali para pejabat-pejabat strukturalnya. Dia meyakini, Prabowo punya modal personal jika terpilih menjadi presiden.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku bersedia menjadi ketua timses dan jika Prabowo menang, maka dia ingin berkiprah di bidang penegakan hukum.

"Nah waktu itu bayangan saya menata Kejaksaan Agung. Oh setuju pak Mahfud, (kemudian) tulis tandatangan pak Prabowo. Bahkan dia di konsep yang dia buat itu akan dijadikan menteri utama, tertulis. Kalau saya (Prabowo) sepakat pak Mahfud menjadi ketua ini (timses), saya capres, ah kalau menang nanti pak Mahfud jadi menteri utama," ujar Mahfud menirukan Prabowo.

"Saya bilang, pak ndak ada menteri utama. Apa pak Mahfud? (Tanya prabowo). Menko (saya jawab), coretan yang dia tulis, menteri koordinator, di bidang nanti yang nangani masalah-masalah hukum," imbuhnya.

Tak sampai di situ. Mahfud juga mengaku mengusulkan soal posisi Menteri Agama ke Prabowo, lantaran dirinya yang juga warga Nahdliyin atau NU. Mahfud berharap, posisi Menag diisi orang NU.

Saat itu, Prabowo pun mengamini dan langsung memberi catatan. Hanya saja, untuk posisi ini, Prabowo mengaku akan dikonsultasikan dahulu dengan Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj dan disampaikan ke cawapres Hatta Rajasa.

"Nah yang antar tanda tangan ke pak hatta itu pak masduqi, kalo saya tanda tangan di depan dia (prabowo). Nah itu (surat kesepakatan) saya simpan sampe sekarang. (Kisah) ini menurut saya modal bagi pak prabowo bahwa dia punya pikiran seperti itu (memperbaiki hukum). Menata hukum dari pejabat-pejabat yang brengsek, tekanannya pada struktural.

Menurut Mahfud, nasib ternyata berkata lain Prabowo akhirnya kalah dengan Jokowi. Menurutnya, rakyat lebih memilih personal Jokowi yang populis dibanding Prabowo yang strukturalis.

"Tapi kalau seumpama pak Prabowo waktu itu menang kan lebih kepada penegakan hukum, sistem. Saya punya catatan di simpan, tentu catatan-catatan yang tidak ada kaitan dengan (kondisi politik) sekarang," ucapnya.

Hanya saja hasil Pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dinyatakan menang melawan Prabowo-Hatta. Pertarungan Jokowi versus Prabowo lalu berlanjut di Pilpres 2019 dan lagi-lagi Prabowo kalah.

Namun, pada periode kedua memimpin, Jokowi menarik Prabowo dalam kabinetnya dan memercayai dia sebagai Menteri Pertahanan. Begitu juga dengan Mahfud MD dijadikan Menko Polhukam.

Pada Pilpres 2024, Prabowo kembali maju sebagai capres didukung penuh oleh Presiden Jokowi. Prabowo yang berpasangan dengan putra bungsu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka akhirnya menang dan tinggal menunggu dilantik sebagai Presiden RI 2024-2029.