Wapres: Percepatan Pembangunan Harus Berdampak Pada Orang Asli Papua
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menegaskan percepatan pembangunan di Papua harus berdampak langsung pada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Sehingga, pembangunan Papua akan mengurangi ketimpangan antarwilayah di Tanah Air.
Wapres telah meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Susun dan implementasikan desain program-program komprehensif yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam kerangka RIPPP 2022-2041, pinta Wapres selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Ballroom Hotel Aston Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (7/6/2024).
Lebih lanjut, Wapres menekankan agar perencanaan dan penganggaran program-program tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat OAP.
Fokuskan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penanggulangan stunting, sehingga mampu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat Papua, imbuhnya.
Menurut Wapres, implementasi program-program RIPPP harus didukung penguatan koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Di samping juga memanfaatkan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) yang juga diluncurkan pada kesempatan ini.
SIPPP tidak hanya menjadi alat dalam pemantauan dan evaluasi percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua, tetapi juga sebagai pendorong langkah-langkah konsolidasi, sinkronisasi, dan harmonisasi seluruh data dan informasi perencanaan pembangunan Papua yang terintegrasi, ungkapnya.
