Pembangunan Ekosistem Inovasi Nasional Kunci Penguasaan Sains dan Teknologi di Indonesia

JAKARTA -  Aliansi Kebangsaan menilai rendahnya penguasaan sains dan teknologi di Indonesia saat ini karena belum terbangunnya ekosistem inovasi nasional yang kondusif, baik itu aspek regulasi, tata kelola, alokasi sumberdaya maupun pengaturan kelembagaan. Padahal sains dan teknologi merupakan kunci utama untuk mentransformasikan diri dari perekonomian berbasis ekstraktif, pertanian tradisional, dan manufaktur konvensional menuju ekonomi berbasis sains dan teknologi (Knowledge Based Economy).

Demikianlah ditegaskan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo dalam FGD bertema “Peta Jalan Penguatan Dunia Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Economy)”, pada Jumat (28/6/2024).

Dia menjelaskan, dalam laporan Indeks Inovasi Global (Global Inovation Index) tahun 2023 yang dirilis oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) pada Nopember 2023, Indonesia masih berada pada peringkat 61 dari 132 negara di dunia. Dengan kapasitas penguasaan sains dan teknologi seperti itu, rasanya sulit bagi Indonesia untuk menumbuhkan kemandirian dan kemakmuran ekonomi secara berkelanjutan, serta daya saing dalam percaturan global.

“Sehingga Indonesia perlu meningkatkan kapasitas sains dan teknologinya serta berkontribusi memajukan perekonomian. Karena hanya dengan pemanfaatan sains dan teknologi yang maksimal, visi pergeseran ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dapat tercapai,” ujar Pontjo.

Dia mengungkapkan, pada era perkembangan sains dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini, potensi sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara tidak menjamin keberhasilan dalam menumbuhkan dan mengembangkan ekonominya secara berkelanjutan. Terbukti, negara-negara yang mengembangkan ekonomi berbasis sains dan teknologi, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi untuk menumbuhkembangkan ekonomi nasionalnya yang berkelanjutan.

“Negara-negara yang telah menjalankan ekonomi berbasis sains dan teknologi, seperti negara-negara Eropa pada umumnya dan beberapa negara Asia seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan ternyata lebih mampu mensejahterakan rakyatnya daripada negara-negara yang hanya bersandar pada kekayaan sumberdaya alam,” tegas Pontjo.

Menurutnya, pengembangan sains dan teknologi dengan strategi triple helix antara perguruan tinggi/lembaga riset, pemerintah, dan dunia usaha harus terus ditingkatkan. Berlandaskan pada strategi Triple Helix ini, pengembangan sains dan teknologi tentu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus ada upaya sinergetik dari ketiga pihak tersebut.

“Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri/dunia usaha, serta pemberdayaan masyarakat sangatlah penting, terutama dalam mendorong proses hilirisasi yaitu proses mendekatkan hasil riset dan inovasi kepada dunia usaha/industri atau masyarakat untuk penerapan hingga pemasarannya,” terangnya.

Dia menerangkan, dalam kolaborasi kelembagaan Triple Helix tersebut, dunia usaha/industry berperan sebagai pendorong, pengembang, pengguna, sekaligus memasarkan hasil riset dan inovasi teknologi. Pengusaha sebagai bagian dari masyarakat harus ambil tanggungjawab atas kemajuan teknologi bangsa ini. Untuk itu, pengusaha Indonesia sudah seharusnya tidak sekadar menjadi “benefit seekers”, tetapi juga memiliki tanggungjawab atas kepentingan nasional sebagai wujud dari kewajiban konstitusional “bela negara” atas bangsa dan negaranya.

“Data menunjukkan jumlah pengusaha di Indonesia saat ini baru sekitar 3,1 dari jumlah penduduk. Jumlah ini menurut Pontjo masih sangat kecil jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura (8,76 persen), Malaysia (4,74 persen) dan Thailand (4,26 persen). Jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki ratio kewirausahaan sampai 12 persen,” pungkas Pontjo.

Aliansi Kebangsaan kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Peta Jalan Penguatan Dunia Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Economy)”, Jumat 28 Juni 2024, secara online.

Hadir sebagai narasumber yaitu Pontjo Sutowo (Ketua Aliansi Kebangsaan), Siswono Yudo Husodo (pengusaha), Andi Rizaldi (Kementerian Perindustrian), dan Dr. Saefudin (Pusdatin Kementerian Pertanian).