Program Cetak Sawah 4.270 Hektare di Kobar Terkendala Jumlah Petani
KOTAWARINGIN BARAT, iNEWSKOBAR.ID - Gagasan program cetak sawah seluas 4.270 hektare yang disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Kalteng bekerja sama dengan Unisula Tirtayasa Banten mash menghadapi kendala utama, yakni ketersediaan petani.
Hal ini disampaikan oleh Bryan Iskandar, juru bicara reses DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Dapil III yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara.
Menurutnya, program ini membutuhkan kajian mendalam dan komprehensif terkait data serta peta petani yang ada di wilayah tersebut.
Pasalnya, sebagian besar petani di Kobar saat ini sudah berusia lanjut, sementara jumlah petani muda atau milenial mash sangat terbatas.
"Kendalanya adalah ketersediaan petani, program ini diarahkan ke petani milenial. Karena lahan sangat luas dan petani terbatas, saat ini petani rata-rata sudah lansia," ujarnya belum lama ini.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan program cetak sawah baru yang menargetkan pengembangan 3 juta hektar lahan sawah hingga tahun 2029.
"Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah tengah mempersiapkan program cetak sawah baru yang menargetkan pengembangan 3 juta hektar lahan sawah," kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alam Syah dalam keterangan di Jakarta beberapa waktu lalu.
Dia menyampaikan, program itu diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pasokan pangan nasional serta mendukung sektor pertanian sebagai pilar ekonomi yang kokoh di tengah ancaman krisis pangan global. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan rawa dan lainnya untuk pertanian.
Menurutnya, hal itu merupakan keniscayaan karena lahan produktif terus menyusut sementara kebutuhan pangan semakin meningkat.
“Kami fokus memanfaatkan lahan potensial yang belum tergarap optimal, seperti rawa dan lahan suboptimal, untuk mendukung produksi pangan nasional. Pada tahap awal, 150.000 hektare akan dicetak pada tahun 2025 di Kalimantan Tengah," ujar Andi.
