Profil Andriko Noto Susanto, Putra Ponorogo Jadi Pj Gubernur NTT
Andriko Noto Susanto dilantik menjadi Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menggantikan Ayodhia GL Kalake. Pria kelahiran Ponorogo itu dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian di Jakarta pada Jumat (6/8/2024).
Andriko resmi akan menahkodai NTT selama enam bulan ke depan atau sampai dilantiknya Gubernur NTT definitif hasil Pilkada 2024 nanti.
Alumnus Universitas Pattimura, Ambon 1996 ini lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 15 Mei 1972. Selanjutnya pada 1998, dia meraih gelar Magister Program Studi Ilmu Tanah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada tahun itu pula, ia memulai pengabdiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Andriko berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Tanah dari UGM pada tahun 2011. Setelah itu, ia memulai pada 2013 menjabat sebagai Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Provinsi Maluku Utara.
Pada 2016 menjadi Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Provinsi Sumatera Utara. Lanjut tahun 2018, ia menjadi Sekretaris Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian.
Selanjutnya pada 2019 menjabat sebagai Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan di Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
Terakhir, Andriko menjabat sebagai Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Badan Pangan Nasional sebelum akhirnya dilantik menjadi Pj Gubernur NTT.
Pelantikan Andriko didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Penjabat Gubernur.
Mendagri menyatakan, keputusan memilih Andriko telah melewati pelbagai proses sesuai mekanisme yang berlaku serta turut mempertimbangkan pandangan tim ahli.
"Pak Andriko terpilih karena telah melalui mekanisme yang ada termasuk tim ahli yang langsung dipimpin Bapak Presiden, kemudian terpilih Pak Andriko Noto Susanto," ujar Karnavian dikutip dari akun YouTube @biroadministrasipimpinanntt, Sabtu (7/9/2024).
Ada banyak hal dikatakannya yang menjadi bahan pertimbangan di balik keputusan ini, salah satunya demi menjamin tetap terjaganya netralitas di tengah proses pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah NTT.
Menurutnya, putera daerah memang lebih mengetahui permasalahan di daerah jika dilihat dari segi efektivitas. Namun, dalam kaitannya dengan netralitas selama Pilkada, dia menilai NTT sebaiknya dipimpin non-putra daerah.
"Kalau tidak ada Pilkada, memang bagus diambil dari putra lokal karena bisa langsung menguasai dan cepat membangun hubungan dengan masyarakat setempat serta tugas utamanya ialah mempercepat pembangunan-pembangunan di daerah," terang mantan Kapolri itu.
"Kalau daerah yang akan menghadapi pilkada, sesuai pengalaman kami pro dan kontranya tinggi, bisa terbawa arus psikologi keluarga, suku, dan lain-lain sehingga bisa netral," imbuhnya.
Tito Karnavian amat menaruh harapan besar pada Andriko bisa bekerja efektif mewujudkan pembangunan selama memimpin NTT. Ia menyebut NTT memiliki masalah-masalah serius, seperti kemiskinan, stunting, serta indeks SDM yang masih rendah.
Mendagri menekankan peran penting Pj Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Dirinya yakin, Andriko akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
"Pj Gubernur selain sebagai kepala daerah juga menjadi koordinator Bupati, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota se-NTT. Diharapkan, beliau dapat mendukung sejumlah agenda penting di NTT, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, dan mensukseskan Pilkada," ujarnya.
