Keruntuhan Kerajaan Ternate, Berkaitan dengan Proklamasi 1945?
KERAJAAN Ternate merupakan salah satu kesultanan Islam yang cukup besar di nusantara. Muncul beberapa pendapat terkait runtuhnya Kesultanan Ternate ini, salah satunya berkaitan dengan Proklamasi Kemerdekaan RI.
Namun ada pendapat lain yang menyebutkan jika Kerajaan Ternate runtuh disebabkan oleh wafatnya Sultan Baabullah, dilanjutkan dengan serangan dari Spanyol.
Hal tersebut mungkin jadi salah satu dari banyaknya penyebab keruntuhan Kerajaan Ternate.
Sebab selain serangan Spanyol, ada pula faktor lain seperti tidak adanya penerus yang cakap, problematika dengan Tidore, hingga berkaitan dengan proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Keruntuhan Kerajaan Ternate
Dilansir dari jurnal bertajuk "Kesultanan Ternate Pada Era Pemerintahan Soekarno (1945-1968)", secara politik dengan adanya proklamasi kemerdekaan RI 1945, bagi Kerajaan Ternate merupakan awal keruntuhan pranata feodalisme dengan lahirnya negara baru (state nasionalisme) yakni negara kesatuan RI.Paling tidak, bagi elite Kerajaan Ternate dengan adanya kehadiran negara bangsa ( nation state ), akan menjadi ancaman tiga pilar penyangga supremasi politik dan ekonomi.
Pertama, tata hubungan politik yang bersifat klientelisme antara bangsawan dengan kawulanya diruntuhkan melalui sebuah revolusi nasionalisme yang kemudian melakukan pemisahan kalangan aristokrat-feodal dari basis kekuasaan politiknya serta memperkenalkan konsep kewarganegaraan untuk menggantikan konsep kawula.
Kedua, tata hubungan ekonomi yang dijalin dengan kawulanya menjadi longgar akibat diterapkan politik hukum agrarian yang menganjurkan privatisasi tanah serta pergeseran tata produksi dominan dari feodalistik ke tata produksi kapitalistik.
Ketiga, nilai-nilai tradisional kaum elite tradisional yang cenderung bersifat askriptif harus menghadapi nilai-nilai meritokrasi yang dibawa modernitas.
Misalnya, jabatan-jabatan dalam birokrasi bukan lagi suatu yang melekat secara geneologis melainkan harus didasarkan atas kompetensi tertentu.
Sejarah menunjukan partisipasi politik elite Kerajaan Ternate dalam negara kesatuan telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, ditandai dengan berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT), pada tanggal 24 Desember 1946.
Namun selama pemerintahan Soekarno, elite Kesultanan mengalami krisis politik. Sikap konfrontatif mereka dengan tidak mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI) dan partai pemerintah (PNI) menimbulkan pertanyaan, mengapa Presiden Soekarno tidak menghancurkan eksistensi politik mereka dalam ranah politik lokal di Ternate.
Faktanya, walaupun eksistensi politik mereka mendapatkan pembatasan. Namun secara kultural, tidak berdampak pada merosotnya kekuasaan elite kesultanan.
Salah satu nilai yang mengakar kuat dalam masyarakat Ternate adalah menjunjung tinggi perkataan atau perintah sultannya dengan semboyan jou kasa ngom kage (di mana ada sultan di situlah kami).
Sebagai salah satu kekuasaan tradisional yang masih tetap eksis sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Menunjukan peran politik elite Kesultanan Ternate dalam sejarah politik lokal di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan.
Terutama pada masa kekuasaan rezim Soekarno dan Soeharto, elite Kerajaan Ternate selalu bergelut dengan krisis dan survivalitas. Mereka mampu mempertahankan posisi politik sebagai pusat anutan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Daya tahan elite Kerajaan Ternate tidak hanya sebatas bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
Tetapi juga menempati posisi dan memainkan peran penting bahkan mengembangkan pengaruh dalam menentukan arah dan gerak perubahan tersebut.
