Ekonom Nilai Pemerintah Prabowo Sulit Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kenapa?

JAKARTA, iNews.id - Ekonom Indef Ariyo Irhamna menilai pemerintah Presiden Prabowo Subianto sulit untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Hal itu dikarenakan banyaknya penghambat dalam pemerintahannya.

Menurut Ariyo, penghambat pertama adalah jumlah kabinet yang gemuk, lebih dari 100 personel. Jumlah ini dinilai kurang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi dirasa akan sulit digapai.

"Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8 persen di era Prabowo menjadi imajinatif setelah kabinet yang dibentuk menjadi lebih dari 100 personel. Faktor efisiensi dan efektivitas menjadi penghambat dengan banyak hal terutama penyesuaian-penyesuaian di masing-masing kementerian," ucap dia dalam Diskusi Online Universitas Paramadina dan Indef, Senin (23/12/2024).

Tak cuma itu, Ariyo juga menyoroti perlunya harmonisasi kebijakan dalam strategi penguatan domestic value change dari sektoral industri hulu dan hilir. Sebab, di RPJPN telah diamanatkan untuk jadi negara maju sehingga peranan pertumbuhan industri 2025-2029 mencapai 30 persen pertumbuhan industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi.

Merespons hal itu, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Paramadina Handi Risza Idris menilai pemerintah perlu melakukan investasi untuk mendorong kapasitas produksi. Kemudian, melakukan perbaikan iklim investasi, meningkatkan kualitas SDM, hingga ramah investasi.

"Transparansi serta birokrasi bersih dan melayani merupakan upaya menurunkan angka ICOR (angka perbandingan ekonomi dengan investasi yang dibutuhkan) dan menarik Investasi," tutur dia.

Ketiga,  kata Handi, jika ingin ekonomi RI tumbuh 8 persen maka ICOR harus berada di angka 3-4, serta Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp13.528 triliun dalam 5 tahun ke depan.

"Peningkatan total factor productivity via peningkatan kualitas SDM, adopsi teknologi, inovasi, riset dan pengembangan merupakan syarat wajib pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," kata Handi.