Napi Kasus Narkoba Paling Banyak Diusulkan Terima Amnesti, Capai 39.000 Orang
JAKARTA, iNews.id - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan sebanyak 44.000 narapidana (napi) diusulkan mendapat amnesti atau pengampunan. Terbanyak merupakan napi kasus narkoba dengan jumlah 39.000 orang.
"Untuk kasus yang terkait dengan narkotika sekali lagi itu jumlah yang terbesar yang sepanjang kami diberi data oleh Kementerian Imipas (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan), berkisar hampir 39.000 yang masuk dalam kategori pengguna," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).
Dia menjelaskan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Imipas. Nantinya, usulan tersebut akan diserahkan ke DPR untuk dipertimbangkan.
"Tapi secara prinsip kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman di parlemen, dan kami juga memantau upaya yang kami lakukan atas arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Supratman.
Supratman menyebut, pemberian amnesti tersebut direspons positif banyak pihak. Khusus kasus Papua, kata dia, pemberian amnesti bisa menimbulkan rekonsiliasi untuk membangun Papua yang lebih baik.
Kunci Sukses Fajar/Rian Menang Perang Saudara Melawan Leo/Bagas di Semifinal Kumamoto Masters 2024
"Saya rasa responsnya positif ya, terutama bagi kasus-kasus yang terkait ITE, yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara, begitu juga tahanan-tahanan yang kita anggap sebagai tahanan politik untuk Papua, itu juga cukup bagus ya dalam upaya untuk membangun dialog dan rekonsiliasi untuk membangun Papua lebih baik ke depan," ungkapnya.
Diketahui, Prabowo menyetujui pemberian amnesti kepada 44.000 napi. "Prinsipnya, Presiden setuju untuk pemberian amnesti," kata Supratman.
Meski begitu, pihaknya juga akan meminta pertimbangan DPR. Setelah itu, baru diputuskan soal pemberian amnesti.
Supratman menjelaskan, pemberian amnesti tersebut untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Selain itu ada pertimbangan kemanusiaan.
"Juga ada yang terkena penyakit yang berkepanjangan, termasuk HIV, itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti. Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," sambungnya.
