RAKYAT BERSUARA: Tifatul Sembiring Minta Pilkada Dievaluasi, Biaya Ratusan Miliar Picu Korupsi 

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Penasihat Pusat PKS Tifatul Sembiring meminta pilkada harus dievaluasi. Pasalnya hasil survei pasangan calon kepala daerah berbeda dengan quick count.

"Saya setuju bahwa hal-hal yang tidak masuk akal, pilkada ini harus dievaluasi secara menyeluruh," kata Tifatul dalan program Rakyat Bersuara, Selasa (3/12/2024).

Dia menambahkan, pilkada tak hanya menelan biaya yang cukup besar dari APBD, namun sosok calon kepala daerah juga harus mempunyai modal besar untuk modal kampanye. Modal yang telah dikeluarkan itu terkadang tak sebanding dengan penghasilan calon kepala daerah jika menang pilkada.

"Banyak sekali yang ngga make sense modal keluar sampe ratusan miliar, untuk suatu wilayah. Orang calon itu mau mengeluarkan berapa pendapatan dia, kalau itung-itung dagang dia, dia tidak akan mendapatkan poin di situ," tuturnya.

Maka itu, ketika penghasilan tak sesuai dengan modal awal, hal tersebut dikhawatirkan membuat potensi korupsi semakin terbuka lebar.

"Lalu kenapa mau (kalau modal besar jadi calon kepala daerah)," tanya pembawa acara Rakyat Bersuara, Aiman Witjaksono.

"Mungkin konteksnya ke pemilu pilpres yang akan mendatang. Kalau ngga (dievaluasi) dia akan korupsi berurusan lagi dengan APH (Aparat Penegak Hukum) nanti. Jadi memang hal hal yang tidak masuk akan tadi harus didalami dan harus diperbaiki," katanya.