Respons KPK soal Capim Johanis Tanak Ingin Hapus OTT

Respons KPK soal Capim Johanis Tanak Ingin Hapus OTT

Terkini | inews | Rabu, 20 November 2024 - 14:31
share

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan calon pimpinan (capim) KPK Johanis Tanak yang ingin menyetop operasi tangkap tangan (OTT) jika terpilih. Pernyataan itu disampaikan Tanak saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kemungkinan yang dihapus hanya istilah, bukan giatnya.

"Cuma istilah saja mungkin (yang dihapus)," ujar Alex, Rabu (20/11/2024).

Dia mengatakan, frasa tertangkap tangan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga tidak bisa dihapus.

"Kalau tertangkap tangan kan nggak mungkin dihapuskan. Karena itu diatur dalam undang-undang," kata Alex. 

Selama ini, kata dia, publik mengenal istilah giat tersebut dengan OTT. Menurutnya, istilah tersebut tidak termuat dalam KUHAP. 

"Di KUHAP kan nggak ada, adanya tertangkap tangan, kan begitu," ujarnya. 

Sebelumnya, Tanak mengaku ingin menyetop OTT KPK. "Seandainya bisa jadi, mohon izin, jadi Ketua (KPK), saya akan tutup, close. Karena itu tidak sesuai pengertian yang dimaksud dalam KUHAP," kata Tanak yang saat ini masih menjabat Wakil Ketua KPK, Selasa (19/11/2024).

Ucapan Tanak itu langsung disambut tepuk tangan dari para anggota Komisi III DPR.

Menurut Tanak, definisi operasi sama seperti yang dilakukan dokter, yakni dengan perencanaan matang. Sementara menurut KUHAP, tertangkap tangan adalah peristiwa yang terjadi seketika itu juga dan pelakunya ditangkap, serta langsung menjadi tersangka.

Dia menilai, definisi kedua istilah itu menjadi timpang tindih. Pasalnya, operasi yang dilakukan KPK harus selalu dengan perencanaan matang.

"Berdasarkan pemahaman saya, OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat," ujar Tanak.

Tanak mengaku telah menyampaikan pendapatnya itu kepada insan KPK lainnya. Namun, OTT telah menjadi semacam tradisi di KPK.

"Mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, apakah tradisi itu bisa diterapkan, tidak bisa juga saya menantang," katanya.

Topik Menarik