Komisi IV DPR Bakal Dorong Pansus, Ungkap Dugaan Mark up Beras Impor

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan, pihaknya akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan mark up harga impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun. Dugaan mark up ini muncul berkaitan dengan biaya denda akibat tertahannya beras di pelabuhan yang berpotensi merugikan negara Rp294,5 miliar.

Nanti kita usulkan dan dorong, kata Daniel, Minggu (7/7/2024).

Daniel menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap kebenaran terkait skandal impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi ini.

Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya, ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Menurutnya, Pansus skandal impor beras juga penting dibentuk untuk memperbaiki tata kelola pangan Indonesia.

Dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan, kata Daniel.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi menjelaskan, biaya denda (demurrage) akibat tertahannya beras di pelabuhan tidak bisa dihindarkan. Sebab, hal itu merupakan bagian dari risiko pelayanan (handling) impor komoditas.

Dia mencontohkan, waktu pengiriman beras dijadwalkan lima hari, tetapi karena cuaca ekstrem, waktu pengiriman pun terlambat dan menjadi tujuh hari. Karena itu menurut dia, biaya demurrage sudah diperhitungkan di awal sebagai mitigasi.

Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor," ujar Bayu melalui keterangan resmi, Rabu (3/7/2024).