Media Asing Soroti Tragedi PDN Jebol, Tamparan Keras buat Menteri Budi Arie

JAKARTA, iNews.id – Tragedi jebolnya Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu turut mendapat sorotan dari media asing. Salah satunya adalah portal Singapura, Channel News Asia (CNA). 

Pada Senin (1/7/2024) kemarin, laman tersebut mengangkat berita dengan tajuk “Indonesia’s ‘Giveaway’ Minister Faces Growing Pressure to Resign after Worst Cyberattack in Years”. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia secara bebas, judul itu kira-kira berbunyi “Menteri Hasil Hadiah Hadapi Tekanan yang Kian Besar untuk Mundur usai Serangan Siber Terburuk dalam Beberapa Tahun Terakhir”.

Menteri “hasil hadiah” yang dimaksud tak lain adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi. Di awal artikelnya, CNA menyebutkan, Budi saat ini tengah menghadapi seruan untuk mengundurkan diri menyusul serangan ransomware yang sedang berlangsung terhadap PDN. Serangan itu telah berdampak terhadap 239 institusi, termasuk 30 kementerian dan lembaga pemerintah.

Hingga Selasa (2/7/2024) ini, seruan di laman petisi online Change.org mendesak Budi untuk mundur telah mengumpulkan lebih dari 19.700 tanda tangan sejak diluncurkan minggu lalu. Pembuat petisi itu adalah organisasi masyarakat sipil Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) yang berbasis di Bali.

Petisi tersebut menyatakan, Budi harus bertanggung jawab atas pelanggaran keamanan siber yang terjadi terhadap PDN. Direktur eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, juga menuding Budi memperoleh jabatan menkominfo bukan karena kompetensi yang dimiliki pria itu. Budi, kata dia, mendapat posisi itu karena mendukung Presiden Joko Widodo ketika mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2014 dan 2019.

Budi sebelumnya adalah ketua Projo, sebuah kelompok relawan yang didirikan pada 2013 untuk mendorong dan mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden.

Jokowi pada mulanya mengangkat Budi sebagai wakil menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi pada 2019. Tahun lalu, kepala negara mengangkatnya menjadi menkominfo untuk menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus rasuah.

Budi sendiri adalah sarjana ilmu komunikasi lulusan FISIP Universitas Indonesia (UI) pada 1996. Dia menyelesaikan studi pascasarjana di bidang manajemen pembangunan sosial di kampus yang sama, menurut situs web kementeriannya.

Budi menolak mengomentari petisi di Change.org tersebut. Menurut dia, itu adalah hak masyarakat untuk bersuara. Namun dia juga membela diri dengan mengatakan kasus serangan siber tidak hanya terjadi di Indonesia.

“Tidak ada negara di seluruh dunia yang gak pernah kena serangan ransomware,” katanya dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis (27/6/2024).

Selanjutnya: Projo menuding petisi di Change.org bermotif politik...>>>

Namun Projo dalam pernyataannya menuduh petisi tersebut bermotif politik. Menurut kelompok itu, SAFEnet dibentuk oleh faksi-faksi yang menentang Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Nenden membantah tuduhan Projo itu. Menurut dia, petisi itu adalah bentuk dorongan agar Budi bertanggung jawab dengan tugas dan jabatannnya. Apalagi, masalah jebolnya PDN itu menyangkut kepentingan umum, kepentingan orang banyak.

“Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!” demikian salah satu isi petisi yang diunggah di laman Change.org pada 26 Juni itu.

CNA melansir, serangan ransomware bulan lalu adalah yang terburuk di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tragedi itu telah mengakibatkan hilangnya data, gangguan terhadap akses data publik, dan melambatnya layanan online dari institusi yang terkena dampak.

Pihak berwenang Indonesia mengatakan serangan itu dilakukan menggunakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan ransomware Rusia, LockBit.

PDN yang terkena dampak menyimpan informasi penting termasuk data kependudukan seperti nama, alamat, nomor identitas diri, dan data keluarga. Pusat data itu juga menyimpan informasi spesifik sektoral, seperti program jaminan kesehatan nasional dan kurikulum pendidikan.

Serangan tersebut juga mengganggu layanan imigrasi termasuk yang berkaitan dengan visa, izin tinggal dan pengajuan paspor online. Pada 21 Juni, terjadi antrean panjang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, karena pemeriksaan paspor harus dilakukan secara manual akibat sistem otomatis mati.

Jumat lalu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim mengatakan, sistemnya telah pulih sepenuhnya. Namun, tidak semua data berhasil dipulihkan untuk beberapa lembaga imigrasi.

Pemerintah baru mengumumkan serangan ransomware pada 24 Juni dan mengungkap secara luas pada 27 Juni, saat Budi mengadakan rapat kerja dengan DPR. Menurut Budi, Pemerintah Indonesia telah menolak membayar uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS yang diminta peretas untuk mengambil data terenkripsi.

Serangan ransomware juga mengungkap tingginya kerentanan dunia maya di Indonesia. Yang lebih celaka lagi, Ketua Bandan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengatakan bahwa sebanyak 98 persen data yang disimpan di PDN yang disusupi belum dicadangkan.

“Secara umum kami melihat masalah utama adalah tata kelola dan tidak ada solusi lain,” katanya dalam rapat kerja di DPR pada Kamis lalu, seperti dilansir Reuters.

Beberapa anggota parlemen membantah pernyataan Hinsa. Sebab, jika selama ini hanya 2 persen data yang dicadangkan, itu artinya bukan masalah tata kelola. “Jangan lagi bilang (masalah) tata kelola, Pak. Karena ini bukan masalah tata kelola. Ini masalah kebodohan!” kata  Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid.
 
Presiden Jokowi telah memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap PDN.