Respons PDIP soal KPU Akomodasi Putusan MA terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodasi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia calon kepala daerah 30 tahun per 1 Januari 2025. Bagaimana respons PDIP?

Ketua PDIP Said Abdullah tidak mempersoalkan keputusan KPU tersebut. Menurutnya, KPU memiliki dasar hukum karena jika tidak, bisa menimbulkan masalah baru.

"Yang terpenting keputusan KPU ada dasar hukumnya, kalau tidak ada dasar hukumnya itu yang menimbulkan masalah baru. Kalau itu dasar hukumnya dari MA monggo saja," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Dia mengatakan warga negara harus menaati keputusan meskipun berbentuk hukum positif. "Walaupun sejatinya ya tafsirnya jangan sampai ada istilah qaul qodim dan qaul jadid, artinya apa? Ada kemudian perkataan lama dan perkataan baru. Kalau itu terus menerus maka kepastian kita hukum kita akan terganggu," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan syarat menjadi calon gubernur atau wakil gubernur pilkada 2024 harus berusia 30 tahun per 1 Januari 2025. Ada sejumlah kerangka hukum yang mendasari aturan tersebut.

Pertama, putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 angka 2. Kedua, Pada Pasal 201 ayat (7) UU Pemilu dan ketentuan tentang Pelantikan Serentak dalam Pasal 164A UU Pilkada.

"Berdasarkan kerangka hukum dan analisis tersebut, disimpulkan bahwa keterpenuhan syarat usia calon harus telah genap berusia 25 tahun bagi calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota, dan harus sudah genap berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, pada tanggal 1 Januari 2025," kata Hasyim.

Kerangka hukum tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan kapan pelantikan pasangan calon terpilih hasil Pilkada 2024 untuk mendapatkan kepastian hukum pemenuhan syarat usia pada masa pendaftaran pasangan calon.

Dalam kerangka hukum tersebut dapat diketahui pilkada terakhir digelar 2020. Masa jabatan calon kepala daerah hasil Pilkada 2020 akan berakhir pada 31 Desember 2024, maka pelantikan serentak harus dijadwalkan pada 1 Januari 2025.