Pemerintahan Trump akan Cabut Sanksi terhadap Pemukim Israel
Pemerintahan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan datang berencana mencabut sanksi yang dijatuhkan pemerintahan Joe Biden tahun lalu terhadap pemukim Israel yang melakukan kekerasan.
Rencana itu diungkap calon menteri luar negeri Trump. Karena sebagian besar perhatian dunia terfokus pada perang di Gaza, meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan perampasan tanah di wilayah yang diduduki telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa sekutu Barat Israel.
Washington dan negara-negara lain telah memberlakukan pembekuan aset dan pembatasan perbankan terhadap pemukim, pos terdepan, dan kelompok yang melakukan kekerasan dan mendesak Israel berbuat lebih banyak untuk menghentikan serangan yang mereka katakan merusak upaya mengakhiri konflik.
Selama sidang konfirmasi Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Rubio berjanji membalikkan kebijakan tersebut.Dia menekankan sikap pro-Israel oleh pemerintah AS, lapor Times of Israel. Namun, dia tidak menyebutkan kapan sanksi akan dicabut.
“Ya. Tanpa bicara asal-asalan, saya yakin untuk mengatakan pemerintahan Presiden Trump akan terus menjadi pemerintahan yang mungkin paling pro-Israel dalam sejarah Amerika,” ujar Rubio, mengonfirmasi rencana mencabut sanksi terhadap para pemukim.
Rubio juga mengatakan dia mendukung pencabutan visa bagi siapa pun yang mendukung Hamas dan untuk memperluas Perjanjian Abraham era Trump.
Sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan perintah eksekutif tentang kekerasan di Tepi Barat yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada bulan Februari.
Perintah tersebut telah digunakan untuk menjatuhkan sanksi kepada kelompok perlawanan Palestina serta para pemukim Yahudi dan mereka yang mendukung mereka.
Perintah eksekutif tersebut, yang merupakan tindakan presiden, dapat dibatalkan oleh pemerintahan mendatang.
Presiden terpilih Donald Trump, yang akan menjabat pada tanggal 20 Januari, telah menunjukkan sikap yang lebih mendukung terhadap permukiman ilegal di Tepi Barat, mirip dengan kebijakannya selama masa jabatan pertamanya.
Kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2024, menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA).
