Pengadilan Korea Selatan Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon Suk-yeol

Pengadilan Korea Selatan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan dan diskors.

Itu diumumkan tim investigator pada Selasa (31/12/2024). Surat perintah penangkapan ini terkait langkah Yoon yang sembrono memberlakukan darurat militer di negara tersebut.

"Surat perintah penangkapan dan penggeledahan untuk Presiden Yoon Suk-yeol, yang diajukan oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, telah dikeluarkan pagi ini," kata Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan.

"Belum ada jadwal yang ditetapkan untuk proses selanjutnya," imbuh pernyataan tersebut.

Menurut media lokal Korea Selatan, ini adalah surat perintah penangkapan pertama yang pernah dikeluarkan untuk presiden petahana di Korea Selatan.

Para penyidik yang menyelidiki Yoon atas pernyataannya tentang darurat militer meminta surat perintah tersebut pada hari Senin setelah presiden yang diskors tersebut gagal melapor guna diinterogasi untuk ketiga kalinya.

Yoon sempat menangguhkan pemerintahan sipil bulan ini, yang menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade.

Dia dilucuti dari tugas kepresidenannya oleh parlemen atas tindakan tersebut, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi masih menunggu apakah akan mengonfirmasi pemakzulan tersebut.

Pemimpin konservatif tersebut juga menghadapi tuntutan pidana pemberontakan, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

Surat perintah tersebut dikeluarkan sekitar 33 jam setelah diajukan tim investigator—yang menurut media lokal merupakan "waktu terlama dalam sejarah untuk sidang surat perintah", yang menunjukkan pengadilan sedang mempertimbangkan bagaimana cara melanjutkannya.

Meskipun surat perintah telah dikeluarkan, tidak jelas apakah penyidik dan polisi akan dapat melaksanakannya.

Dinas Keamanan Presiden sebelumnya menolak untuk mematuhi tiga surat perintah penggeledahan.

Polisi dikerahkan pada Selasa pagi di luar kediaman Yoon di pusat kota Seoul, dalam upaya yang mungkin untuk mencegah perkelahian.

Para demonstran pendukung dan massa yang menuntut pencopotan Yoon telah mengintai kediamannya, di mana media lokal menayangkan gambar-gambar pertengkaran antara kedua kubu semalam.

Media lokal melaporkan bahwa penangkapan atau penggeledahan segera di kediaman presiden tidak mungkin terjadi, karena penyidik mungkin akan berusaha berkoordinasi dengan dinas keamanan presiden.

Secara teknis, siapa pun yang menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan dapat ditangkap.

Kekacauan politik Korea Selatan dapat berlangsung selama berbulan-bulan karena Yoon yang keras kepala mempertahankan kekuasaannya.

Penyelidikan Gabungan

Yoon sedang diselidiki oleh jaksa penuntut serta tim gabungan yang terdiri dari polisi, kementerian pertahanan, dan pejabat antikorupsi.

Laporan jaksa penuntut setebal 10 halaman yang dilihat AFP menyatakan bahwa Yoon mengizinkan militer untuk menembakkan senjata jika diperlukan untuk memasuki Parlemen selama upayanya memberlakukan darurat militer yang gagal.

Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, telah menolak laporan jaksa penuntut, dengan mengatakan kepada AFP bahwa itu adalah "laporan sepihak yang tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun akal sehat".

Yoon mengumumkan darurat militer dalam pidato yang disiarkan televisi tanpa pemberitahuan pada 3 Desember, dengan mengatakan bahwa itu ditujukan untuk menghilangkan "elemen anti-negara".

Para anggota Parlemen bergegas ke Parlemen dalam beberapa menit setelah pengumuman untuk menolaknya.

Pada saat yang sama, pasukan bersenjata lengkap menyerbu gedung, memanjat pagar, memecahkan jendela, dan mendarat dengan helikopter.

Menurut laporan dakwaan penuntutan, Yoon memberi tahu kepala komando pertahanan ibu kota, Lee Jin-woo, bahwa pasukan militer dapat menembak jika diperlukan untuk memasuki Majelis Nasional (Parlemen).

Laporan itu juga mengatakan ada bukti bahwa Yoon telah membahas pengumuman darurat militer dengan pejabat militer senior sejak Maret.

Kekacauan politik Korea Selatan semakin dalam akhir minggu lalu ketika pengganti Yoon, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh Parlemen karena gagal menandatangani rancangan undang-undang untuk penyelidikan terhadap Yoon.

Menteri Keuangan Choi Sang-mok telah mengambil alih jabatan sebagai penjabat presiden yang baru, dan mendapati dirinya langsung terjerumus ke dalam bencana dengan jatuhnya pesawat Jeju Air pada hari Minggu yang menewaskan 179 orang.