Bos Intelijen Tuding Ikhwanul Muslimin Ingin Ubah Prancis jadi Kekhalifahan

Gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) memperluas pengaruhnya di Prancis, bertindak di balik layar untuk menjadikan negara itu sebagai negara kekhalifahan yang diatur oleh hukum Syariah, menurut pejabat intelijen tertinggi negara itu.

Bertrand Chamoulaud, kepala Direktorat Nasional Intelijen Teritorial di Kementerian Dalam Negeri Prancis, menyampaikan pernyataan tersebut dalam wawancara dengan Le Monde pekan ini.

Dia mengatakan lebih dari 100.000 jemaah menghadiri masjid yang dikelola Ikhwanul Muslimin, yang menyebarkan ide-ide mereka melalui argumen dan dengan wacana yang "sangat halus" daripada menggunakan kekerasan.

Gerakan tersebut secara efektif menggunakan ketegangan sosial untuk secara bertahap menyusup ke beberapa perusahaan sosial dan organisasi masyarakat sipil, menurut Chamoulaud.

"Ini menjadi perhatian kami karena infiltrasi mereka memengaruhi semua sektor: olahraga, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain," tegas dia.

“Salah satu strategi mereka adalah memainkan peran sebagai korban,” ujar Chamoulaud, yang menjelaskan setiap kali masjid ditutup atau seorang imam diusir, kelompok itu mengecam apa yang disebut "negara Islamofobia".

“Risikonya adalah beberapa Muslim moderat mungkin yakin dengan wacana korban ini,” ungkap kepala intelijen itu.

Dia mengutip sebagai contoh organisasi nirlaba Collective against Islamophobia in France (CCIF), yang didirikan pada tahun 2003 dengan misi memerangi diskriminasi terhadap Muslim.

Dibubarkan pada tahun 2020, CCIF berulang kali dikritik karena menggunakan istilah Islamofobia, dan diduga memiliki hubungan dengan kelompok Islam.

Ide-ide CCIF, seperti kewajiban mengenakan jilbab atau penolakan terhadap kelompok ras campuran, kini secara bertahap mulai terbentuk di Belgia, klaim Chamoulaud.

Persaudaraan Muslim, yang lebih dikenal sebagai Ikhwanul Muslimin, adalah organisasi Islam Sunni transnasional yang didirikan di Mesir oleh seorang ulama Islam pada tahun 1928.

Organisasi ini menganjurkan penerapan hukum Islam dalam semua aspek masyarakat, dan dilarang sebagai organisasi teroris oleh banyak negara.

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah melancarkan tindakan keras terhadap apa yang disebutnya separatisme Islam dan Islam radikal di negara itu menyusul serangan mematikan dalam beberapa tahun terakhir oleh pelaku asing dan lokal.

Langkah-langkah tersebut bertujuan membatasi pengaruh asing atas lembaga-lembaga Muslim di Prancis.

Hampir tujuh juta Muslim tinggal di Prancis, sekitar 10 dari populasi, menurut data badan statistik Prancis. Islam adalah agama terbesar kedua di negara itu setelah Katolik.