Umumkan Darurat Militer, Presiden Korsel Tuduh Oposisi Sebagai Antek Korut

SEOUL - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa, (3/12/2024) setelah menuduh oposisi melakukan "kegiatan anti-negara yang merencanakan pemberontakan". Ini menjadi situasi darurat militer pertama yang diumumkan di Korea Selatan pasca pembunuhan Presiden Park Chung Hee pada 1979.

Dalam pidato larut malam yang disiarkan televisi, Yoon mengatakan bahwa Korea Selatan sedang menghadapi nasib genting, dan bisa runtuh sewaktu-waktu. Dia menyebutkan bahwa darurat militer ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta membasmi “pasukan pro-Korea Utara”. Dia menyebut

"Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, untuk membasmi pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela," kata Yoon sebagaimana dilansir BBC.

Menurut laporan Yonhap, keputusan ini diambil Yoon setelah oposisi Partai Demokrat mengajukan rancangan undang-undang anggaran yang diperkecil ke komite anggaran parlemen, dan mengajukan mosi pemakzulan terhadap auditor negara dan kepala jaksa penuntut.

Pengumuman darurat militer ini mendapat kecaman keras dari pemimpin partai oposisi utama Korea Selatan Lee Jae-myung, yang menyebut tindakan Yoon tidak konstitusional. Ia telah meminta semua anggota parlemen dari Partai Demokratnya untuk berkumpul di parlemen untuk menolak deklarasi tersebut.

Tak hanya dari oposisi, partai berkuasa Korea Selatan pun mengecam pengumuman darurat militer oleh Yoon. Pimpinan Partai Kekuatan Rakyat Han Dong-hoon mengatakan bahwa deklarasi darurat militer tersebut adalah "salah" dan bahwa ia akan "memblokirnya" bersama dengan rakyat.

Menurut undang-undang Korea Selatan, status darurat militer ini bisa dicabut melalui suara mayoritas di parlemen. Namun, laporan terbaru dari Seoul mengatakan bus polisi dan tentara telah dikerahkan untuk memblokir pintu masuk gedung parlemen sehingga para legislator tidak bisa masuk dan melakukan pemungutan suara.

Situasi darurat militer berarti warga yang melanggar dapat ditangkap tanpa surat perintah. Selain itu, semua media dan penerbit akan berada di bawah komando dan aktivitas darurat militer. Dan, seperti yang kami laporkan sebelumnya, aktivitas parlemen dilarang.

Staf medis, termasuk dokter magang, telah diperintahkan untuk kembali bekerja dalam waktu 48 jam.