10.000 Warga Israel Pindah ke Kanada sejak Awal Tahun 2024

Jumlah warga Israel yang bermigrasi ke Kanada telah melonjak drastis sejak dimulainya genosida oleh rezim Zionis di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023.

Perpindahan warga Israel itu didorong meningkatnya kekerasan dan ketidakstabilan politik, menurut surat kabar Israel Haaretz.

Laporan tersebut mengindikasikan lebih dari 10.000 warga Israel pindah ke Kanada pada awal tahun 2024, dengan sekitar 8.000 orang mendapatkan visa kerja, menandai peningkatan substansial dari tahun lalu.

Motivasi utama migrasi ini termasuk hilangnya kepercayaan yang semakin besar terhadap sistem politik, meningkatnya konflik, berkurangnya rasa aman, ketidakadilan sosial yang dirasakan, dan keyakinan bahwa pemerintah gagal mengatasi masalah-masalah kritis.

Antara Desember 2023 dan akhir September 2024, Kanada menyetujui 3.425 visa kerja sementara untuk warga Israel dari 3.705 aplikasi, sebagaimana dilaporkan Kementerian Imigrasi Kanada.

Surat kabar berbahasa Ibrani Yedioth Ahronoth mengungkap peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah individu yang memilih meninggalkan Israel bahkan sebelum konflik di Gaza meningkat, yang meningkatkan kekhawatiran tentang masa depan ekonomi Israel.

Sementara itu, koalisi kelompok hak hukum Kanada telah meluncurkan gugatan penting terhadap pemerintah federal, menuduhnya gagal mencegah genosida di Gaza dan melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida 1948.

Koalisi Akuntabilitas Kanada di Gaza, yang mencakup Pusat Hukum untuk Palestina (LCP), Pusat Keadilan Internasional untuk Palestina (ICJP) dan advokat hukum lainnya, menuduh Ottawa telah gagal memenuhi kewajiban hukumnya untuk mencegah genosida dan telah melanggar hak-hak penggugat berdasarkan Piagam Hak dan Kebebasan Kanada.

Tindakan hukum tersebut telah diajukan di Pengadilan Tinggi Ontario atas nama dua warga Palestina-Kanada yang telah menderita kerugian besar di Gaza selama serangan Israel selama setahun terhadap penduduk sipil.

Kasus ini berpusat pada dua penggugat: Hany el Batnigi, yang terjebak di Gaza selama pemboman awal pada bulan Oktober dan kehilangan banyak anggota keluarga akibat serangan Israel, dan Tamer Jarada, yang keluarganya menderita kerugian besar ketika gedung apartemen mereka di Kota Gaza dihancurkan oleh serangan udara Israel, menewaskan ayah, saudara perempuan, paman, bibi, keponakan, dan banyak anggota keluarga besarnya.

Gugatan tersebut secara khusus menantang ekspor militer Kanada yang berkelanjutan ke Israel dan kegagalannya untuk menggunakan pengaruhnya terhadap tindakan Israel.

Pengajuan tersebut menyatakan pemerintah telah lalai menggunakan alat yang tersedia, termasuk sanksi terhadap para pemimpin Israel, mencegah warga negara Kanada untuk bertugas di militer Israel, dan membatasi dukungan badan amal Kanada untuk tindakan ilegal di Israel.

Penggugat meminta pernyataan Kanada telah melanggar tugasnya untuk mengambil semua tindakan dalam kewenangannya untuk mencegah genosida.

Selain itu, mereka berpendapat kegagalan pemerintah untuk bertindak telah melanggar hak Piagam mereka atas keamanan pribadi dan perlindungan yang sama di bawah hukum tanpa diskriminasi.

Tindakan hukum tersebut juga mengkritik program visa penduduk sementara Kanada untuk Tindakan Khusus Gaza, yang gagal menyediakan bantuan memadai bagi warga Palestina yang melarikan diri dari konflik, dengan kedua penggugat mengalami kendala besar dalam upaya mereka mengamankan perjalanan yang aman bagi anggota keluarga yang selamat ke Kanada.