Viral Belanja di Ritel Kena PPN 12 Persen, Bagaimana Faktanya?
JAKARTA, iNews.id - Sejumlah orang mengaku dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen ketika berbelanja di toko ritel sejak akhir Desember 2024. Padahal barang yang dibeli merupakan kebutuhan sehari-hari dan mudah diakses di ritel modern.
Pengakuan ini viral dan ramai dibahas di sosial media. Misalnya, unggahan di salah satu akun TikTok yang memperlihatkan struk pembelian air mineral yang dikenakan PPN 12 persen dari sebuah toko ritel modern.
Video tersebut posting pada 28 Desember 2024 atau sebelum Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pembatalan kenaikan PPN untuk sejumlah barang dan jasa.
Artinya, PPN 12 persen hanya berlaku bagi barang yang saat ini tergolong Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM).
Berdasarkan penelusuran tim iNews.id di Blok M Plaza, Jakarta Selatan, diketahui bahwa sejumlah gerai dan kuliner masih mematok PPN 11 persen. Artinya, pajak yang dikenakan di setiap transaksi masih di level 11 persen.
Misalnya gerai milik PT Matahari Department Store Tbk di mana, produk fesyen baik impor dan lokal masih mengenakan PPN 11 persen.
“Kami belum dapat informasi apa-apa soal kenaikan PPN 12 persen. Yang pasti harga barang di sini masih mengacu pada yang lama (PPN 11 persen),” ujar Sinthya salah satu karyawan di gerai Matahari di Blok M Plaza saat ditemui di lokasi.
Pernyataan senada juga dikatakan kasir di toko ritel yang sama. Menurutnya, belum ada perubahan harga produk fesyen sejak beberapa bulan lalu, sekalipun dia mengaku sudah mendapat informasi bahwa sejumlah barang di pasar ritel dipungut PPN 12 persen.
Tak hanya di Matahari, kondisi yang sama juga terjadi di gerai Skechers dan Planet Sports. Karyawan kedua toko sepatu ini mengaku tidak ada penerapan kenaikan PPN 12 persen.
Alasannya, pemberlakuan kenaikan PPN 1 persen hanya untuk barang mewah alias PPNBM. Selain itu, mereka mengaku tidak ada arahan dari manajemen untuk mengerek PPN menjadi 12 persen.
Untuk gerai kuliner, Djournal Coffee pun masih mengacu pada harga sebelumnya.
“Harga tetap sama kayak kemaren saja, nggak ada yang naik. Soalnya PPN (11 persen) sudah masuk di harga ini, (akumulasi harga kopi per gelas),” tutur Reza Barista Djournal Coffee.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebelumnya memberikan waktu selama tiga bulan atau sampai 31 Maret 2025 untuk pelaku usaha ritel memperbaiki sistem mereka yang terlanjur menaikkan PPN 12 persen.
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 tertanggal 3 Januari 2025 dijelaskan bahwa masa transisi perbaikan sistem tarif PPN adalah selama tiga bulan, yaitu sejak 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025.
Menurut Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo DJP telah berdiskusi dengan pelaku usaha dari kalangan ritel, yang mana mereka mengaku membutuhkan waktu untuk mengubah sistem terkait PPN.
"Kami duduk berdiskusi. Kira-kira transisi sekitar tiga bulan bagi para pihak untuk menyesuaikan sistemnya," kata Suryo dalam media briefing DJP, Kamis kemarin.
