RI Butuh Investasi Rp47.587 Triliun hingga 2029 untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
JAKARTA, iNews.id - Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas, Raden Siliwanti melaporkan Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp47.587,3 triliun hingga tahun 2029 mendatang. Hal ini guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen.
Siliwanti menuturkan, jika dibagi kebutuhan investasi Indonesia secara tahunan maka mencapai Rp9.517 triliun. Total kebutuhan investasi itu akan dicari dari berbagai sumber, mulai dari pemerintah, BUMN, hingga swasta.
"Total kebutuhan investasi selama lima tahun ke depan 2025-2029 adalah sekitar Rp47.587,3 triliun, atau secara rerata sekitar Rp9.517 triliun pertahun," ucap Siliwanti di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Siliwanti merinci sumber kebutuhan investasi jumbo itu terdiri dari investasi pemerintah sebesar 6,9 persen atau sekitar Rp3.282 triliun, investasi BUMN sebesar 6,4 persen atau setara Rp3.027,6 triliun, sedangkan investasi swasta/masyarakat sebesar 86,6 persen atau setara Rp41.277 triliun.
Siliwanti mengatakan investasi tersebut diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 8 persen dalam lima tahun ke depan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan sumber pertumbuhan baru yang merata di seluruh Indonesia, dan meningkatkan sisi permintaan yang didukung oleh sektor rill, eksternal, fiskal, moneter, dan keuangan.
Menciptakan sumber pertumbuhan baru, Siliwanti menjelaskan, pemerintah akan meningkatkan produktivitas pertanian untuk ketahanan pangan, hilirisasi dan industrialisasi sektor prioritas, serta industri pertahanan.
"Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru, pariwisata berkualitas, ekonomi baru, ekonomi biru juga diharapkan mampu menciptakan sumber pertumbuhan baru," katanya.
Sedangkan dari sisi upaya peningkatah, pemerintah akan menjaga konsumsi masyarakat dengan membuka lapangan kerja lewat pertumbuhan investasi, dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Siliwanti menyebut, Pemerintah akan menjaga iklim investasi, menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, dan pro pertumbuhan, serta mendorong peran intermediasi keuangan dan innovative financing.
