Erick Thohir Dorong Perluasan BBM Subsidi untuk Kereta Api, Ini Alasannya

Ekonomi | inews | Minggu, 24 November 2024 - 20:30

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong pemberian bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk operasional kereta api. Menurutnya, bantuan ini bisa diperluas pada 2025 mendatang.

Erick menuturkan, dukungan BBM subsidi penting untuk mengembangkan transportasi kereta api di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan mobilitas masyarakat melalui sektor perkeretaapian.

"Kereta api adalah moda transportasi massal yang efisien, hemat energi, ramah lingkungan, dan aman. Dukungan BBM subsidi sangat penting untuk pengembangan transportasi kereta api di Indonesia," ujar Erick dalam keterangan tertulis, Minggu (24/11/2024).

Adapun, kuota BBM bersubsidi 2024 untuk PT KAI (Persero) diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas Nomor 53/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024. Melalui beleid itu, pemerintah menetapkan alokasi sebesar 196.653 kiloliter (KL) untuk kereta api umum penumpang dan barang.

Untuk Dongkrak Penjualan Motor Listrik, Pemerintah Diminta Umumkan Subsidi Telah Habis

Rinciannya, kereta api penumpang sebesar 172.849 KL, kereta api barang komoditas klinker sebesar 1.050 KL, kereta api barang komoditas parcel 2.529 KL, kereta api barang komoditas peti kemas 15.539 KL, dan kereta api barang komoditas semen 4.686 KL.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyoroti efisiensi kereta api dibandingkan moda transportasi lain. Sebagai contoh, kereta angkutan batu bara untuk 3.000 ton dengan jarak 409 km hanya membutuhkan 4.629 liter BBM, jauh lebih efisien dibandingkan truk yang membutuhkan 22.125 liter untuk kapasitas yang sama.

Penggunaan kereta api untuk angkutan barang tidak hanya hemat bahan bakar, namun mengurangi karbon hingga 99 persen dibandingkan moda darat lainnya.

Saat ini, angkutan barang berbasis rel baru mencakup 2 persen dari total angkutan barang darat di Indonesia.

"KAI memiliki peran penting dalam mengamankan distribusi batu bara untuk pembangkit listrik di Jawa dan Bali yang berkolaborasi dengan BUMN lain seperti PT BA dan PLN. BUMN juga menjalin sinergi dengan BPH Migas untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lancar dan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG)," kata Anne.