Industri Halal Bisa jadi Solusi RI Keluar dari Middle Income Trap, Kok Bisa?
JAKARTA, iNews.id - Indonesia tengah dihadapkan dengan jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Salah satu solusi agar bisa keluar dari jebakan tersebut adalah mengembangkan industri halal.
Berdasarkan laporan Bank Dunia ada 100 negara yang terjebak menjadi middle income trap. Negara tersebut memiliki pendapatan per kapita hanya 4.400 – 13.000 dolar AS per tahun.
Sayang, Indonesia hanya memiliki pendapatan per kapita hanya 5.200 dolar AS per tahun. Menurut Associate INDEF Hakam Naja ber angka ini lebih kecil dibanding negara tetangga di mana Brunei Darussalam memiliki pendapatan per kapita 35.000 dolar AS per kapita per tahun.
“Untuk itulah Indonesia perlu bersinergi membangun ekosistem industri keuangan halal dan turunannya. Itu supaya tidak terjebak sebagai negara middle income trap,” ucapnya dalam Diskusi Publik Penguatan Ekosistem Halal untuk Masa Depan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jumat (4/10/2024).
Bagaimana tidak, ekonomi keuangan syariah diproyeksi memiliki potensi yang besar di masa depan. Hal itu terlihat dari jumlah penduduk muslim dunia yang mencapai 2 miliar orang.
“2 miliar penduduk muslim dunia sudah mengonsumi sekira 3 Triliun dolar AS. Hampir3x lipat PDB Indonesia,” ujar Naja.
Ia pun mengingatkan pemerintah agar mau mengambil peran mendorong industri halal di Tanah Air. Sebab, ada banyak negara yang telah memanfaatkan potensi tersebut.
“Selama ini kita agak lalai, tidak aware untuk mengambil peran sinergi dengan negara-negara muslim minimal Brunei dan Malaysia untuk mengambil kesempatan itu. Padahal negara-negara lain sudah mengambil peran yang sangat penting,” tuturnya.
Senada dengan itu, Head for Center Sharia Economic INDEF mengingatkan agar pemerintah memasukkan industri halal dalam kebijakan negara dalam RPJMN dan RPJMP 2024-2029. Dengan begitu, industri bisa menjadi bagian yang menyatu dan strategis.
“Harus diberikan ruang dan failitas pada keuangan syariah dan perbankan syariah agar bisa berkembang. Mendorong regulasi payung (omnibus law) untuk percepatan ekonomi dan keuangan syariah,” ucap dia.
