5 Fakta Data NPWP Bocor dan Dijual, Ada Milik Jokowi-Sri Mulyani

Ekonomi | inews | Jum'at, 20 September 2024 - 05:00

JAKARTA, iNews.id - Media sosial tengah dihebohkan dengan dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menkeu Sri Mulyani yang bocor. Tak cuma itu, data tersebut juga diperjual-belikan.

Kabar itu viral ketika dicuitkan oleh akun X @secgron. Dalam postingan itu, ia telah mendapatkan 24.000 likes dan dilihat lebih dari 1,5 juta orang. Netizen pun ramai-ramai mengungkapkan kekecewaannya.

Salah satu netizen @agunsux mengaku kecewa dengan pemerintah saat ini karena data tersebut bisa diretas dan diperjual-belikan.

“gak ada berita menyenangkan dari pemerintah ini,” kata dia.

Fakta-fakta Data NPWP Bocor

1. Nama Data NPWP yang Bocor

Tak cuma data Jokowi dan Sri Mulyani yang bocor. Tetapi juga ada 6 juta data Wajib Pajak lainnya, seperti Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep hingga Menkominfo Budi Arie Setiadi.

2. Dijual Hanya Rp150 Juta

Bank Jatim Bantu Pembangunan Replika Pesawat Terbang dan Pedestal di Museum PETA

Dalam Breach Forums diketahui, 6 juta data NPWP tersebut dijual dengan harga Rp150 juta dengan data di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll.

3. Sosok yang Membocorkan Data

Hingga saat ini Ditjen Pajak Kementerian Keuangan masih mendalami dugaan kebocoran data NPWP tersebut. Namun, netizen menduga data itu dibongkar oleh hacker Brojka.

Bagaimana respons Sri Mulyani hingga Presiden Jokowi? Klik halaman selanjutnya>>>>

4. Sri Mulyani Minta Evaluasi

Sri Mulyani mengaku telah meminta evaluasi menyeluruh terkait kebocoran data. Ia juga meminta Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk melakukan pengecekkan dengan tim IT.

“Kita sedang, saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya,” ucap dia usai konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

5. Jokowi Minta BSSN Gerak Cepat!

Basuki Usul Anggaran OIKN Ditambah Rp26 Triliun Tahun Depan untuk Pemeliharaan Gedung

Kepala Negara merespons hal ini dengan memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Keuangan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bergerak cepat melakukan mitigasi. Menurutnya, hal ini juga terjadi di beberapa negara.

“Iya, saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Ia menduga peretasan terjadi karena keteledoran hingga tempat penyimpanan yang terlalu banyak sehingga menjadi sasaran empuk para hacker.

“Mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak, di tempat-tempat yang berbeda-beda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," tuturnya.

#finance