Menko PMK Akui Program Iuran Pensiun Tambahan Bebani Karyawan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir ikut merespons polemik program iuran pensiun tambahan. Rencananya, program itu akan memotong gaji karyawan setiap bulannya.

Menurut Muhadjir program ini pada dasarnya merupakan amanah Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

"Iya, wajib itu karena undang-undang, perintah undang-undang. Cuman memang soal penambahan iuran untuk jaminan pensiun saya belum mempelajari, saya mohon maaf," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Muhadjir pun menegaskan bahwa rencana penarikan itu harus dipertimbangkan lagi. Pasalnya, sebagian gaji karyawan masih belum di atas rata-rata.

"Kalau untuk yang berpensiun ya bagus untuk masa depan hari tuanya kan. Tetapi harus dipertimbangkan soal penarikannya itu, iurannya itu, pemotongan iuran itu. Karena sebagian besar gaji karyawan itu kan masih belum di atas rata-rata ya," ujar dia.

Apalagi, kata Muhadjir, saat ini sudah ada lima jaminan untuk pekerja. Jaminan itu dinilai sudah cukup untuk karyawan.

“Sekarang jaminan itu sudah mencakup lima ya untuk tenaga kerja kita itu. Mulai dari jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, terus jaminan, yang terakhir jaminan kehilangan pekerjaan kan. Sebetulnya sudah cukup representatif asal itu dilaksanakan,” tutur dia.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan bahwa aturan ini belum bisa dilaksanakan sekarang berdasarkan gaji upah karyawan. Ia menegaskan jika program yang memotong gaji ini jika dilaksanakan sekarang justru akan memperberat karyawan.

Apalagi, saat ini daya beli kelas menengah sedang mengalami penurunan.

"Cuman sekarang ini yang harus kita perhatikan juga kan menurunnya daya beli kelas menengah kan. Kalau menurunnya daya beli kelas menengah ini juga ditambah lagi ada penambahan iuran untuk pensiun itu, saya kira terlalu berat untuk sekarang," ucap Muhadjir.