Kemenko Marves Beberkan Alasan Penerbitan Aturan Baru TKDN PLTS

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru terkait relaksasi pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2024.

Deputi Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, terdapat sejumlah alasan yang mendasari lahirnya aturan baru TKDN PLTS.

Pertama, TKDN ketenagalistrikan memiliki banyak tantangan, polemik dan cenderung membingungkan. Selain itu, banyak proyek yang tidak bisa berjalan sebelumnya, khususnya untuk proyek yang dibiayai dari pinjam hibah luar negeri.

"Maka Kementerian Perindustrian dan ESDM bersama stakeholder lainnya bergotong-royong untuk menyelesaikan hal ini. (Kami) sangat bersyukur bahwa sebelum pemerintahan baru kita bisa menyelesaikan tantangan ini, ucap Rachmat dikutip, Jumat (9/8/2024).

Rachmat menambahkan, dengan penerbitan aturan baru, diharapkan ada perluasan akses pendanaan asing, termasuk hibah dan pinjaman untuk transformasi sektor ketenagalistrikan dan percepatan industri modul surya dalam negeri.

Perluasan akses pendanaan ini diklaim sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat transisi energi bersih dan terbarukan, memperkuat ketahanan energi dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Di antaranya adalah peningkatan akses terhadap pendanaan asing melalui perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam negeri dengan nilai minimal 50 persen dari total pembiayaan berasal dari kreditor multilateral atau bilateral," ujarnya.

Proyek infrastruktur ketenagalistrikan PLTS untuk memenuhi kebutuhan domestik dapat menikmati relaksasi impor hingga Juni 2025, selama memenuhi persyaratan yang tertulis dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2024.

Dalam persyaratannya disebutkan impor dapat dilakukan dari perusahaan industri modul surya luar negeri yang memiliki komitmen investasi untuk produksi modul surya di dalam negeri dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri modul surya dalam negeri.