Kepala LKPP Bertemu Pengusaha Zhejiang, Bahas Kebijakan Pengadaan Publik

JAKARTA, iNews.id - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menerima pengusaha dari Zhejiang, China, untuk membahas kebijakan pengadaan publik di Indonesia. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (5/6/2024) ini diharapkan dapat membuka peluang investasi dan menarik minat investor asing untuk berpartisipasi dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Hendi menyatakan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor asing.

Pemerintah telah mengkaji kebijakan seiring dengan terbukanya akses pasar bagi para investor asing, ujar Hendi dalam keterangannya.

Hendi menambahkan, terdapat ketentuan umum partisipasi bagi pemasok asing, yaitu jika belum ada pelaku usaha nasional yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut, tidak tersedianya barang/jasa yang dibutuhkan di pasar dalam negeri, dan kurangnya persaingan di pasar domestik.

Hendi menjelaskan dua skema utama bagi investor asing yang ingin terlibat dalam proyek pengadaan barang/jasa di Indonesia. Pertama, terlibat secara langsung dalam pengadaan pemerintah Indonesia melalui kolaborasi dan investasi dengan perusahaan dalam negeri, mengingat ketentuan impor barang/jasa dibatasi sebesar 5 persen dan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 95 persen.

Kedua, melalui skema public-private partnership atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang mencakup 22 sektor yang dapat dikerjasamakan, tuturnya.

Peluang investasi asing terbuka untuk semua pihak berdasarkan kriteria kelayakan yang objektif dan tidak diskriminatif, sesuai dengan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, kompetitif, adil, dan akuntabel. Selain itu, pengadaan di Indonesia harus berkelanjutan, mendukung inovasi dan penelitian, serta memenuhi persyaratan kandungan lokal sebesar 40 persen dan preferensi harga barang maksimal 25 persen.

Lebih lanjut, Hendi menegaskan bahwa agenda pemerintah Indonesia saat ini berfokus pada peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), peningkatan belanja Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), serta memastikan transparansi pengadaan, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat realisasi anggaran belanja pemerintah.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan hubungan dagang dan investasi antara Indonesia dan Zhejiang, China, semakin kuat dan luas, serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Dengan fokus pada agenda-agenda tersebut, diharapkan ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi berbagai tantangan nasional dan global, katanya.