Soroti Konglomerat Pakai BPJS Kesehatan, Menkes: Enggak Tepat Kami Bayarin
Menteri Kesehatan ( Menkes ) RI Budi Gunadi Sadikin menyorot beberapa konglomerat yang masih menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Sehingga hal ini berdampak pada biaya pengeluaran BPJS yang tinggi.
Menurutnya, masyarakat golongan kaya tidak seharusnya bergantung pada pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagai gantinya, mereka bisa menggunakan asuransi kesehatan swasta untuk pengobatan penyakit.
"Dengan demikian BPJS tidak membayar terlalu banyak dan kelebihan bayarnya tidak diberikan ke orang-orang yang seharusnya tidak dibayar (orang kaya). Saya juga dengar sering sekali banyak orang-orang yang dibayarin besar itu banyaknya, mohon maaf, orang-orang kadang konglomerat juga," kata Menkes Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (22/11/2022).
Dalam mengatasi hal tersebut, Menkes Budi berjanji akan melakukan investigasi melalui pengecekkan VA listrik terhadap 1.000 orang dengan tagihan perawatan kesehatan tinggi. Jika peserta BPJS Kesehatan memiliki VA di atas 6.600, mereka termasuk golongan masyarakat mampu.
"Saya mau lihat itu PLN-nya besarnya berapa. Kalau VA-nya di atas 6.600, yang pasti itu adalah orang yang salah," ujar Menkes Budi.
Selain VA listrik, akan juga dilakukan pengecekkan limit kartu kredit. Jika peserta memiliki dana di kartu kredit mencapai ratusan juta, mereka bukan sasaran BPJS Kesehatan .
"Lihat limit kartu kreditnya berapa, kalau dia nggak punya ya benar (dia orang tidak mampu). (Kalau) tahu-tahu kartu kreditanya Rp100 juta, itu orang yang nggak tepat kami bayarin," tambahnya.
