Bupati dan Wakil Bupati dari Masa ke Masa di Banjarnegara, Sejarah Jejak Kepemimpinan

CILACAP.iNewscilacap.id - Kabupaten Banjarnegara, yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, dikenal sebagai daerah yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi pemerintahan yang panjang.

Dengan luas wilayah sekitar 1.023,73 km² dan populasi lebih dari satu juta jiwa (data 2021), Banjarnegara telah melalui berbagai era kepemimpinan, mulai dari masa kolonial hingga era modern.

Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara memainkan peran penting dalam membangun daerah ini menjadi salah satu wilayah yang harmonis dengan semangat motto “Wani Memetri Rahayuning Praja”.

Awal Kepemimpinan: Masa Kolonial dan Tradisi Feodal

Jejak kepemimpinan Banjarnegara dimulai pada tahun 1831 dengan diangkatnya R. Tumenggung Dipoyudo IV sebagai bupati pertama.

Kepemimpinan beliau mencerminkan masa-masa awal kolonial Hindia Belanda di wilayah ini.

R. Tumenggung Dipoyudo IV menjabat hingga tahun 1846, membuka jalan bagi pemerintahan lokal untuk beradaptasi dengan sistem kolonial.

Setelahnya, Raden Adipati Dipodiningkrat memimpin dari tahun 1846 hingga 1878. Beliau membawa stabilitas pada masa transisi di tengah kebijakan kolonial yang semakin intens.

Kepemimpinan ini dilanjutkan oleh Mas Ngabehi Atmodipuro (1878–1896) dan Raden Mas Jayamisena (1896–1927), yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintahan lokal dan pemerintah kolonial dalam mengelola sumber daya Banjarnegara.

Memasuki Era Kemerdekaan: Masa Perjuangan dan Konsolidasi

Era baru dimulai ketika Banjarnegara memasuki masa perjuangan kemerdekaan.

Raden Adipati Arya Poerbonegoro Soemitro Kolopaking menjabat sebagai bupati dari tahun 1927 hingga 1949, melewati masa-masa sulit seperti Perang Dunia II dan pendudukan Jepang. Peran beliau sangat penting dalam menjaga kestabilan daerah di tengah gejolak nasional.

Pasca kemerdekaan, Banjarnegara dipimpin oleh Raden Sumarto dan Raden Sumitro dalam periode yang sama, dari tahun 1949 hingga 1959.

Kedua pemimpin ini fokus membangun kembali infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang sempat terganggu akibat perang.

Orde Lama dan Orde Baru: Pembangunan Infrastruktur dan Stabilitas Politik

Memasuki era Orde Lama, Raden Mas Soedjirno memimpin Banjarnegara dari tahun 1960 hingga 1967.

Masa jabatannya diwarnai dengan upaya penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat pasca kemerdekaan.

Pada masa Orde Baru, kepemimpinan Banjarnegara dilanjutkan oleh Raden Soedibjo (1967–1973), Soewadji (1973–1980), dan Winarno Surya Adisubrata (1980–1986).

Ketiga bupati ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, H. Endro Soewarjo menjabat dari tahun 1986 hingga 1991, diikuti oleh Nurachmad yang menjabat selama dua periode (1991–1996 dan 1996–2001). Pada masa ini, Banjarnegara mulai memperkenalkan program-program modernisasi dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

Era Reformasi: Menuju Pemerintahan yang Transparan dan Partisipatif

Di era reformasi, Djasri menjadi bupati Banjarnegara pada tahun 2001 hingga 2006, didampingi oleh Hadi Supeno sebagai wakil bupati. Kepemimpinan mereka membawa perubahan signifikan, seperti penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Sutedjo Slamet Utomo kemudian memimpin dari tahun 2011 hingga 2016, dengan fokus pada pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Didampingi oleh Hadi Supeno sebagai wakil bupati, mereka berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat Banjarnegara melalui program-program pemberdayaan ekonomi lokal.

Setelah masa jabatan Sutedjo selesai, Prijo Anggoro BR ditunjuk sebagai penjabat bupati pada 7 November 2016 hingga 22 Mei 2017, untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan.

Era Modern: Inovasi Digital dan Infrastruktur

Budhi Sarwono memimpin Banjarnegara dari tahun 2017 hingga 2021, didampingi oleh Syamsudin sebagai wakil bupati.

Kepemimpinannya dikenal dengan inovasi dalam pengelolaan infrastruktur dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital.

Meski masa jabatannya berakhir pada 3 September 2021, Syamsudin melanjutkan tugas sebagai pelaksana tugas hingga 22 Mei 2022.

Saat ini, Tri Harso Widirahmanto menjabat sebagai penjabat bupati sejak 22 Mei 2022. Fokus kepemimpinannya adalah melanjutkan program pembangunan yang telah dirintis oleh pendahulunya, dengan prioritas pada peningkatan kualitas layanan publik dan infrastruktur yang merata di seluruh kabupaten.

Banjarnegara: Perjalanan Menuju Kemajuan

Kepemimpinan Kabupaten Banjarnegara dari masa ke masa mencerminkan dinamika sejarah yang kaya, mulai dari masa kolonial hingga era modern.

Setiap bupati dan wakil bupati telah berkontribusi pada pembangunan daerah ini, membawa Banjarnegara ke arah yang lebih baik.

Dengan semangat “Wani Memetri Rahayuning Praja,” Banjarnegara terus bergerak maju, menjaga tradisi sekaligus berinovasi untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi masyarakatnya. ***