Bendahara Desa Gelapkan Dana Desa dan Bankeu Provinsi, Warga Geruduk Kantor Desa Dukuwhringin Brebes

BREBES, iNews.id - Gelapkan Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi tahun 2024, ratusan warga Desa Dukuhwringin, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes menggeruduk kantor desa setempat, Selasa (21/01/2025).

Warga menuntut transparasi penggunaan keuangan desa yang diduga digelapkan oleh bendahara desa.

Ratusan warga tersebut melakukan long march menuju Kantor Desa Dukuhwringin dengan melantunkan tahlil dan tabur bunga di dekat replika keranda. Replika keranda ini sebagai simbol matinya kepedulian pemerintah desa terhadap warganya, yang dianggap sering mengabaikan pelayanan. 

Ahmad Junaedi Koordinator Aksi, melakukan orasi bersama perwakilan warga lain, termasuk dari perwakilan perempuan. Dalam orasinya, Junaedi membawa banyak tuntutan karena saking buruknya pelayanan di pemerintahan desa. Tuntutan itu di antaranya soal transparansi Dana Desa, bankeu provinsi rehab rumah tidak layak huni tahun 2024 yang hingga kini belum dilaksanakan. 

"Kami membawa tuntutan soal transparansi keuangan desa tahun 2024. Kemudian soal tata kelola pemerintahan, seperti pengelolaan sampah, sertifikat tanah (PTSL) karena sudah lama dan banyak yang belum jadi. Serta yang ketiga itu pengelola kegiatan pembangunan hanya dikelola satu orang, tanpa melibatkan masyarakat lain," ujarnya.

Pihaknya melanjutkan, warga menduga ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal itu karena pergerakan ratusan warga ini berawal dari beberapa bukti dari sejumlah temuan masyarakat terkait pencairan Dana Desa tahun 2024 namun hingga kini kegiatan belum dilaksanakan. Kegiatan 2024 yang belum dilaksanakan salah satunya rehab rumah tidak layak huni (RTLH). 

"Ada beberapa rehab rumah warga miskin yang belum dilaksanakan yang seharusnya dilaksanakan tahun 2024. Sedangkan anggaran sudah cair. Kurang lebih Dana Desa yang dipakai untuk kepentingan pribadi Rp 700 juta," paparnya.

Junaedi menegaskan, jika tuntutan warga tidak segera dipenuhi, pihaknya mengancam untuk melakukan aksi demo yang lebih besar. Bahkan pihaknya bersama perwakilan warga lain akan mendatangi aparat penegak hukum (APH) untuk melaporkan dugaan kasus korupsi yang terjadi di Desa Dukuhwringin tersebut. 

"Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan datang ke Polres Brebes ke Tipikor maupun ke Kejaksaan," tegasnya.

Sementara itu, sebanyak kurang lebih 20 orang perwakilan warga menyampaikan tuntutannya di depan kepala desa yang sudah ada di dalam kantornya. Kepala Desa Dukuhwringin, Mashuri pun menyampaikan sejumlah program dari Dana Desa tahun 2024 yang sudah dilaksanakan. Dirinya memaparkan kegiatan program dan pembangunan desa yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan. 

Dalam audiensi itu Mashuri dan jajarannya mengakui bahwa salah satu perangkat desa telah menggunakan Dana Desa tahun 2024 sebanyak Rp 162 juta untuk kepentingan pribadi. Rinciannya uang sebanyak Rp 30 juta harusnya untuk insentif kader posyandu, dan Rp 132 juta untuk proyek pembangunan lain. Namun uang tersebut sudah dikembalikan dan sudah digunakan sesuai peruntukan. 

"Dana Desa yang sudah dipakai oleh perangkat desa dan sudah dikembalikan, dan sudah lunas. Jadi karena uangnya dipakai, ada keterlambatan pembayaran kader posyandu yang dibayar pada 31 Desember 2024 dan untuk pembangunan fisik baru dilaksanakan tanggal 27 Desember 2024," ungkap Sekretaris Desa Dukuhwringin, Heri Kurniawan kepada media.

Setelah didesak warga, pihak pemerintah akhirnya memaparkan jumlah keuangan desa yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain uang insentif kader posyandu dan pembangunan fisik Rp 132 juta, perangkat desa bersangkutan juga menggunakan Rp 175 juta Bantuan Keuangan Provinsi untuk pembangunan jalan. 

Kemudian menggunakan Rp 260 juta Bantuan Keuangan untuk rehab RTLH sebanyak 13 rumah. 

Saat ini sudah ada 5 rumah warga miskin yang direbab dan sisanya 8 rumah belum direhab. Pihak desa mengklaim, pemilik 8 rumah itu belum siap rumahnya direhab karena tidak memiliki uang untuk membayar tukang bangunan. 

"Kami sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga perangkat desa yang bersangkutan. Dalam minggu ini delapan RTLH yang belum direhab akan dilaksanakan. Sedangkan untuk uang yang dipakai oleh perangkat desa itu sudah dikembaliin," pungkasnya.