Anggaran Ratusan Juta Dikeluarkan KPU Untuk Sekali Debat Pilkada Bojonegoro, Termasuk yang Gagal
BOJONEGORO, iNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro menyebut, jika anggaran yang diperuntukan untuk melaksanakan sekali debat, salah satunya debat perdana yang gagal nilainya mencapai Rp 233 juta.
Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Bojonegoro, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ariel Sharon saat hearing atau rapat dengar pendapat, Bersama Komisi A DPRD Bojonegoro, rabu (6/11/24).
Menurut Ariel, debat perdana telah terbayar menggunakan anggaran APBD. Pembayaran itu diberikan kepada even organizer (EO) untuk penyelenggaraan sebesar Rp147 juta lebih. Sedangkan untuk lembaga penyiaran sebesar Rp86 juta lebih.
“Total anggaran yang kami gunakan kurang lebih sebesar Rp233 juta,” jelasnya, saat menjawab pertanyaan pemimpin rapat, Choirul Anam, di Gedung DPRD Bojonegoro lantai 3.
Pihak KPU Bojonegoro juga meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya "kegaduhan" soal debat ini, hingga menjadi perbincangan publik secara luas.
"Kami memohon maaf kepada masyarakat, alasan utama ditundanya debat kedua karena kami ini serba salah dalam melakukan keputusan, keputisan itu mengandung banyak sekali resiko," bebernya.
"Kami menghitung resiko terkecil mana, kami sudah melakukan upaya preventif, kami juga sudah koordinasi dengan KPU provinsi," pungkasnya.
Komisi A DPRD Bojonegoro, saat hearing bersama KPU dan Bawaslu.
Pihak KPU berjanji akan menyelesaikan pembahasan soal debat pada rabu malam, atau paling lambat kamis (7/11/24), keputusannya akan disampaikan ke DPRD Bojonegoro.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Choirul Anam meminta seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, untuk mundur jika tak mampu melaksanakan debat pilkada 2024.
"Kami minta mundur semuanya (komisioner KPU), kalau tidak terlaksananya debat selanjutnya," ujar Politisi PPP ini.
Pernyataan itu disampaikan pria yang akrab disapa Irul, karena pihak KPU sudah dua kali tak mampu melaksanakan debat, pertama karena dihentikan setelah terjadinya kericuhan, pada 19 oktober, sementara rencana debat kedua pada 1 november 2024 juga ditunda.
"Kami serius akan berkirim surat ke KPU RI dan Provinsi jika debat kembali tak terlaksana, karena debat itu penting bagi publik untuk mengetahui visi misi paslon," pungkasnya.