Butuh Rp4.000 Triliun, Transisi Energi Tak Cukup Hanya Andalkan APBN
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut transisi energi tak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya transisi energi butuh anggaran yang sangat besar.
Menteri Sri Mulyani menghitung bahwa transisi energi membutuhkan anggaran hingga USD281 miliar atau setara Rp4.330 triliun. Jumlah tersebut dikatakannya lebih besar dibandingkan dengan APBN tahun 2024.
"Jumlah ini sekitar 1,1 kali total anggaran Indonesia," ujarnya dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang digelar di Jakarta International Center (JCC) pada Jumat (6/9/2024).
Lebih lanjut Sri Mulyani menyebut APBN tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pembiayaan untuk mewujudkan transisi energi. Untuk itu menurutnya Pemerintah terus mendorong berbagai pihak untuk sama-sama berkolaborasi.
Bendahara negara tersebut menjelaskan Pemerintah menggunakan berbagai instrumen fiskal, seperti insentif pajak dan pengecualian bea masuk guna mendorong peran sektor swasta dalam mendukung transisi energi di Indonesia.
Selain itu, Pemerintah juga menciptakan berbagai instrumen keuangan, seperti penerbitan sukuk hijau serta obligasi biru untuk mendanai proyek-proyek pemerintah yang bertujuan menurunkan emisi karbon, di mana sejak 2018 hingga 2023 Indonesia telah menerbitkan sukuk senilai US$7,07 miliar.
