Putin Disambut Hangat di Mongolia Meski Ada Surat Perintah Penangkapan dari ICC
MONGOLIA - Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Mongolia, kunjungan pertamanya ke negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapannya pada tahun lalu. Ia disambut oleh pemimpin Mongolia dalam sebuah upacara mewah di ibu kota negara Asia Ulaanbaatar pada Selasa (3/9/2024).
Pemimpin Rusia tersebut dicari oleh pengadilan atas dugaan deportasi ilegal anak-anak Ukraina akibat perang. Seorang juru bicara Kremlin mengatakan tidak khawatir Putin akan ditangkap selama kunjungan tersebut.
Tentara berkuda berbaris di Lapangan Genghis Khan di ibu kota saat lagu-lagu perang dimainkan oleh band untuk menyambut Putin yang bertemu dengan Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khürelsükh.
Sekelompok kecil pengunjuk rasa berkumpul di lapangan tersebut pada Senin (2/9/2024) sore, sambil memegang spanduk yang menuntut "Usir Penjahat Perang Putin dari sini".
Protes lain direncanakan pada tengah hari pada Selasa (3/9/2024) di Monumen Ulaanbaatar untuk Kaum Tertindas Secara Politik, yang mengenang mereka yang menderita di bawah rezim komunis Mongolia yang didukung Soviet selama puluhan tahun.
Demonstran lain dicegah mendekati presiden Rusia saat kedatangannya oleh pasukan keamanan. Menjelang kunjungannya, Ukraina telah mendesak Mongolia untuk menangkap Putin.
"Kami menyerukan kepada otoritas Mongolia untuk mematuhi surat perintah penangkapan internasional wajib dan menyerahkan Putin ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag," kata Kementerian Luar Negeri Ukraina di Telegram.
Seperti diketahui, pengadilan menuduh tahun lalu bahwa presiden Rusia bertanggung jawab atas kejahatan perang, dengan fokus pada deportasi anak-anak yang melanggar hukum dari Ukraina ke Rusia.
Pengadilan juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan komisaris Rusia untuk hak-hak anak, Maria Lvova-Belova, atas kejahatan yang sama. Pengadilan menuduh kejahatan tersebut dilakukan di Ukraina sejak 24 Februari 2022, ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh.
Moskow sebelumnya membantah tuduhan tersebut dan mengatakan surat perintah tersebut sangat keterlaluan.
Anggota ICC diharapkan menahan tersangka jika surat perintah penangkapan telah dikeluarkan, tetapi tidak ada mekanisme penegakan hukum.
Pengadilan yang berpusat di Den Haag minggu lalu mengatakan para anggota memiliki "kewajiban" untuk mengambil tindakan. Mongolia belum menanggapi Ukraina atau seruan ICC secara terbuka.
Negara bekas satelit Soviet tersebut telah menjalin hubungan persahabatan dengan Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.
Negara tersebut tidak mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dan menolak memberikan suara mengenai konflik tersebut di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Negara yang terkurung daratan tersebut, yang juga berbatasan dengan Tiongkok, juga bergantung pada Rusia untuk gas dan listrik.
Rusia telah berunding selama bertahun-tahun tentang pembangunan jaringan pipa untuk menyalurkan 50 miliar meter kubik (bcm) gas alam setahun dari wilayah Yamal ke Tiongkok melalui Mongolia.
Proyek tersebut, yang dikenal sebagai Power of Siberia 2, merupakan bagian dari strategi untuk mengkompensasi penurunan penjualan gas di Eropa, menyusul boikot luas terhadap sumber daya Rusia karena invasi ke Ukraina.
